Headline.co.id, Semarang ~ Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan berinisial HSW di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (31/3/2026), menyusul laporan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja tidak dibayarkan secara penuh. Sidak ini dilakukan setelah aduan masuk ke Posko THR Keagamaan 2026 Kementerian Ketenagakerjaan sejak 16 Maret 2026. Dalam temuan di lapangan, perusahaan yang mempekerjakan sekitar 951 pekerja tersebut belum menuntaskan kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan. Menaker pun meminta perusahaan segera melunasi sisa pembayaran paling lambat 2 April 2026.
Yassierli menegaskan, langkah sidak dilakukan untuk memastikan penanganan aduan berjalan konkret dan tidak berhenti pada proses administratif. Dari hasil pertemuan dengan manajemen perusahaan, diperoleh komitmen bahwa kekurangan pembayaran THR akan segera diselesaikan sesuai tenggat yang ditentukan.
“Saya menyempatkan hadir di sini untuk memastikan penanganan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan baik. Setelah berbicara dengan pimpinan perusahaan, sudah ada komitmen bahwa sisa THR yang belum terbayar akan dilunasi paling lambat 2 April 2026,” ujar Yassierli.
Kasus ini bermula dari laporan pekerja yang menyebut perusahaan belum membayarkan THR hingga melewati batas waktu, yakni tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Menindaklanjuti laporan tersebut, pengawas ketenagakerjaan telah melakukan pemeriksaan, dan perusahaan sempat membayar THR pada 18 Maret 2026. Namun, muncul laporan lanjutan bahwa pembayaran tersebut tidak dilakukan secara penuh.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, THR merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Dalam sidak tersebut, Menaker juga menerima penjelasan dari pihak perusahaan bahwa keterlambatan dan ketidaksesuaian pembayaran dipengaruhi kondisi ekonomi perusahaan serta adanya kesalahpahaman terkait pengaitan THR dengan tingkat kehadiran pekerja.
Menanggapi hal itu, Yassierli menegaskan bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran. Ia menekankan bahwa THR tidak boleh dikurangi dengan alasan apa pun, termasuk absensi maupun kondisi finansial perusahaan.
“THR tidak boleh dipotong. Ada kesalahpahaman ketika THR dikaitkan dengan absensi, dan itu tidak dibenarkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total kewajiban. Denda tersebut tidak menghapus kewajiban utama untuk membayar THR secara penuh dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan pekerja sesuai aturan.
Ia juga mengingatkan bahwa kasus serupa tidak boleh terulang, baik di perusahaan yang sama maupun di perusahaan lain. Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan merupakan kewajiban yang harus dijalankan seluruh perusahaan di Indonesia.
“Hal seperti ini tidak boleh terulang. Saya ingatkan agar praktik serupa tidak terjadi di perusahaan manapun. Sebagai negara hukum, semua perusahaan wajib taat pada ketentuan yang berlaku dan memastikan hak pekerja dipenuhi dengan benar,” kata Yassierli.
Menaker menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat pengawasan terhadap pembayaran THR. Ia menyebut pada tahun sebelumnya hampir seluruh aduan yang masuk berhasil ditindaklanjuti.
“Tahun ini pun terus kita monitor secara ketat agar seluruh hak pekerja terbayarkan sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya.
