Headline.co.id, Puncak ~ Kebijakan pemberian diskon tarif angkutan Lebaran hingga 30 persen selama periode mudik dipandang dapat meningkatkan perputaran ekonomi daerah dan mengubah pola mobilitas masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan sistem transportasi dan ketepatan sasaran. Berdasarkan laporan dari Kemenko Perekonomian, perputaran uang selama mudik Lebaran diperkirakan mencapai sekitar Rp 148 triliun. Selain itu, konsumsi masyarakat selama Lebaran 2026 diprediksi tumbuh 10 persen hingga 15 persen, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,4 persen hingga 5,5 persen pada kuartal pertama tahun 2026.
Dr. Ir. Dewanti, pakar transportasi dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa diskon angkutan dapat memberikan dampak ekonomi jangka pendek dengan meningkatkan mobilitas masyarakat selama mudik. “Diskon ini mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Selain itu, masyarakat juga memiliki ruang lebih untuk membelanjakan anggaran pada kebutuhan Lebaran, seperti konsumsi dan aktivitas ekonomi di daerah tujuan,” jelasnya pada Senin (30/3).
Dewanti menambahkan bahwa peningkatan mobilitas saat Lebaran biasanya diikuti dengan meningkatnya pengeluaran rumah tangga, termasuk untuk pariwisata dan konsumsi lokal, yang berkontribusi pada perputaran ekonomi di berbagai daerah tujuan mudik. Kebijakan diskon juga berperan dalam menahan lonjakan tarif angkutan dan membantu mengendalikan tekanan inflasi, khususnya di sektor transportasi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Namun, Dewanti mengingatkan bahwa dampak akhir kebijakan ini sangat ditentukan oleh tingkat permintaan perjalanan dan kapasitas layanan transportasi yang tersedia. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat diskon benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. “Pemberian diskon harus diwaspadai agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang memang sudah memiliki kemampuan bepergian, tetapi juga menjangkau rumah tangga rentan,” ujarnya. Dalam konteks kebijakan publik, ia juga mengingatkan agar program diskon tidak mengorbankan aspek keselamatan dan kenyamanan layanan transportasi.
Lebih lanjut, Dewanti menjelaskan bahwa strategi pemberian diskon pada tanggal di luar puncak arus mudik berpotensi menggeser waktu perjalanan masyarakat. Hal ini dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dengan menyebarkan arus perjalanan dalam rentang waktu yang lebih panjang. Namun, efektivitas strategi ini bergantung pada sejumlah faktor, seperti besaran insentif, fleksibilitas waktu perjalanan masyarakat, serta sosialisasi informasi yang dilakukan jauh hari. “Kalau informasinya tidak tersampaikan dengan baik atau insentifnya tidak cukup menarik, maka masyarakat tetap akan memilih bepergian di waktu puncak,” tambahnya.
Universitas Gadjah Mada juga menekankan pentingnya penguatan manajemen lalu lintas selama periode mudik dan arus balik. Pemerintah perlu memastikan pengaturan lalu lintas berjalan adaptif, konsisten, dan tidak membingungkan pengguna jalan. Selain itu, penyediaan informasi real-time menjadi krusial, termasuk kondisi lalu lintas, kapasitas jaringan transportasi, hingga potensi gangguan seperti cuaca ekstrem dan lokasi rawan bencana. “Informasi terkait hujan deras, banjir, longsor, hingga suhu udara tinggi harus disampaikan secara lengkap dan merata kepada masyarakat,” ujar Dewanti.
Di samping kesiapan pemerintah, Dewanti menegaskan bahwa pengguna jalan juga memiliki peran penting dalam menciptakan perjalanan mudik yang aman dan nyaman. Melalui sinergi kebijakan yang tepat, kesiapan infrastruktur, serta kesadaran masyarakat, perjalanan selama mudik Lebaran diharapkan tidak hanya lancar, tetapi juga aman dan menyenangkan bagi seluruh pengguna transportasi.
