Headline.co.id, Jogja ~ Operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak akhir Februari 2026 berpotensi besar memengaruhi kondisi ekonomi global. Situasi ini diperparah dengan langkah Iran menutup Selat Hormuz dan melakukan serangan balasan terhadap beberapa negara yang terlibat. Ketegangan geopolitik ini menyebabkan harga minyak dunia mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya ketegangan dalam negosiasi AS dan Iran.
Muhammad Edhie Purnawan, seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada dan Ketua Bidang International Affairs Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global akibat konflik ini tercermin dari harga minyak mentah dunia yang mencapai USD 108 per barel, yang menjadi ancaman nyata bagi inflasi di negara-negara pengimpor minyak. Namun, di tengah ketidakstabilan ini, Indonesia menunjukkan anomali yang mengesankan. Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang stabil di angka 53,8 dan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 yang mencapai 5,39% menegaskan kuatnya fundamental ekonomi domestik Indonesia. “Cadangan devisa sebesar USD 151,9 miliar menjadi benteng pertahanan terakhir yang memadai untuk meredam turbulensi pasar,” ujarnya.
Penutupan Selat Hormuz berisiko memutus pasokan energi ke Asia Pasifik. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penahan dampak melalui subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, Bank Indonesia menginjeksikan likuiditas melalui kebijakan Intensif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp 427,5 triliun dan menurunkan suku bunga kredit ke level 8,80% agar sektor UMKM dan dunia usaha tetap dapat bergerak meskipun biaya modal global meningkat.
Edhie menambahkan bahwa kematian tokoh-tokoh penting di Timur Tengah dapat mempercepat risiko proliferasi nuklir di dunia. Sebagai kekuatan menengah yang independen dengan surplus perdagangan yang konsisten selama 69 bulan, Indonesia memiliki kredibilitas untuk menyuarakan bahwa perang harus diakhiri melalui negosiasi dan pemahaman mendalam, bukan dengan retorika yang saling memojokkan sebagai musuh atau pembohong. “Perdamaian tercapai saat setiap pihak memahami kepentingan masing-masing sekaligus menemukan titik temu kemanfaatan bersama. Maka, urgensi saat ini adalah menghentikan seruan peperangan dan memulai meja diskusi,” katanya.
Menurut Edhie, menjaga kestabilan harga dan memastikan perputaran uang tetap lancar adalah syarat mutlak bagi kedaulatan ekonomi. Lonjakan transaksi QRIS hingga 131,47% menunjukkan kesiapan masyarakat Indonesia dalam ekosistem digital. Namun, transformasi ini harus meluas ke sektor energi sebagai langkah mitigasi jangka panjang. “Apabila sinergi stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang pro-growth ini dijalankan secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan selamat dari resesi global, melainkan juga bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang modern, mandiri, dan resilien di tengah tata dunia baru yang terus berubah,” tuturnya.
Edhie menekankan bahwa semua perhitungan geopolitik dan ekonomi harus berlandaskan keyakinan bahwa Indonesia tidak boleh ragu menentukan sikap di masa sulit ini. Memiliki pendirian yang jelas lebih terhormat daripada hanya diam melihat ketidakadilan, sebagaimana Indonesia menolak setiap tatanan yang menempatkan satu kekuatan di atas kedaulatan bangsa lain. Seperti konstitusi Indonesia yang hanya tunduk pada mandat perdamaian dan kemanusiaan; Indonesia tidak mencari musuh, namun tidak gentar menjaga perdamaian dunia. “Kedaulatan Indonesia adalah prinsip yang telah ratusan tahun dijaga, ditempa oleh penjara penjajah, dibayar dengan penderitaan rakyat, dan disiram dengan darah para syuhada. Maka, berdiri tegak di atas geopolitik perdamaian dan kemanusiaan yang aktif adalah sebuah sumpah yang diucapkan di hadapan bentang sejarah yang lahir dari luka penjajahan wajib menjadi suara bagi mereka yang lukanya belum sembuh,” tambahnya.
