Headline.co.id, Morowali ~ Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Seminar Awal Revisi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 2025–2029 pada Senin (9/3/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan menyusun dokumen kebijakan yang lebih komprehensif dan terarah. Seminar ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 mengenai tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah Morowali, Yusman Mahbub, yang mewakili Bupati Morowali, menekankan pentingnya peran aktif seluruh perangkat daerah dalam penyusunan dokumen tersebut. Ia menyoroti pentingnya penyediaan data yang akurat dan perumusan program yang tepat sasaran. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali cukup tinggi dengan pendapatan per kapita yang besar, ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk menurunkan angka kemiskinan.
Yusman menyatakan, “Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi maupun masyarakat, agar pembangunan yang inklusif dapat terwujud.”
Ketua Tim Penyusun dari Universitas Tadulako, Muhtar Lutfi, menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi ketika hak-hak dasar seseorang atau kelompok masyarakat tidak terpenuhi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Ia menambahkan bahwa tingkat kemiskinan dapat diukur melalui indikator seperti persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.
Muhtar menegaskan bahwa penyusunan dokumen RPKD bertujuan menyelaraskan berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman kebijakan pembangunan daerah untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali pada periode 2025–2029.
Melalui seminar awal ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dan memberikan masukan dalam penyusunan dokumen RPKD yang implementatif. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.
