Headline.co.id, Pekanbaru ~ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau mengadakan Rapat Koordinasi dan Dialog Strategis terkait Implementasi Inisiatif Green for Riau di Kantor DLHK Provinsi Riau pada Kamis (26/2/2026). Program Green for Riau, yang diluncurkan pada 8 Mei 2025, bertujuan untuk mendorong pemulihan lingkungan, mengurangi emisi, memberdayakan masyarakat melalui ekonomi hijau, dan membuka akses pendanaan karbon global melalui skema REDD+.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan DLHK Provinsi Riau, Matnuril, menekankan pentingnya kolaborasi pentaheliks sebagai kunci utama keberhasilan program ini. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, aparat penegak hukum, dan masyarakat. “Kerja sama atau kolaborasi adalah kunci utamanya,” ujar Nuril.
Riau dipilih sebagai lokasi program karena posisinya yang strategis dan tantangan lingkungan yang signifikan di tingkat global. Provinsi ini memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang luas, yang penting bagi keseimbangan ekosistem. Saat ini, Provinsi Riau masih berada pada tahap persiapan implementasi Green for Riau, dengan dukungan surat keputusan gubernur sebagai dasar hukum untuk memastikan pelaksanaan ekonomi hijau dan penurunan emisi gas rumah kaca sesuai target.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Green for Riau memerlukan rencana aksi yang perlu disusun bersama, baik oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Riau maupun unit pelaksana teknis (UPT) kementerian yang ada di Riau,” jelasnya. Melalui rapat koordinasi dan dialog strategis ini, Pemprov Riau berupaya mematangkan rencana implementasi program ke depan.
“Pertemuan ini merupakan langkah Pemprov Riau dalam menyampaikan rencana Green for Riau ke depan. Tujuan program ini memperkuat tata kelola hutan dan lahan gambut, meningkatkan integrasi kebijakan mitigasi perubahan iklim dan kehutanan di tingkat provinsi, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional, termasuk FOLU Net Sink 2030 dan kerangka safeguards REDD+,” pungkas Nuril.
