Headline.co.id, Atambua ~ Pemerintah Kabupaten Belu menerima kunjungan kerja dari Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT pada Rabu (25/2/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Belu ini membahas solusi konkret terkait masalah infrastruktur, sosial, dan pendidikan di wilayah perbatasan RI–RDTL.
Bupati Belu, Willybrodus Lay, yang didampingi oleh Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves, menekankan bahwa penanganan longsor di ruas jalan KM 6 dan KM 7 menjadi prioritas utama. Jalur provinsi ini merupakan urat nadi transportasi masyarakat dan distribusi barang di Kabupaten Belu. “Penanganan longsor di ruas jalan ini sangat penting untuk kelancaran transportasi,” ujar Willybrodus.
Bupati juga menambahkan bahwa optimalisasi potensi daerah perlu digerakkan, salah satunya melalui program konservasi penanaman pohon sengon sebagai solusi ekonomi berbasis lingkungan. Selain itu, ia mendorong adanya kuota khusus bagi putra-putri Belu di universitas ternama sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Semuel Halundaka, menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan penanganan bencana di Belu. Pihaknya siap memproses dokumen pengusulan ke BNPB untuk langkah rekonstruksi pascabencana. “BPBD Provinsi adalah rumah bagi BPBD kabupaten. Kami siap merespons cepat dan berkoordinasi dengan gubernur untuk petunjuk teknis di lapangan. Kebutuhan logistik juga tersedia dan siap didistribusikan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Agustinus Nahak, memastikan bahwa pihaknya akan mengawal aspirasi tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Pertemuan ini diharapkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Belu, seperti percepatan perbaikan jalan provinsi KM 6 dan KM 7 untuk menjamin keamanan transportasi, penguatan perlindungan sosial melalui koordinasi logistik bencana yang terintegrasi dengan provinsi, terbukanya peluang ekonomi melalui program konservasi sengon, dan peningkatan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Belu agar mampu bersaing di tingkat nasional.
Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh delegasi DPRD Provinsi NTT dan jajaran pimpinan perangkat daerah Kabupaten Belu. Sinergi lintas level pemerintahan tersebut diharapkan menjadi katalisator percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, sekaligus mewujudkan masyarakat Belu yang lebih sejahtera, mandiri, dan tangguh bencana.
