Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menjatuhkan sanksi berupa denda kepada 12 perusahaan yang melanggar aturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Total denda yang dikenakan mencapai Rp4.482.000.000 selama periode Januari hingga Februari 2026. Denda ini akan disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bertujuan untuk memastikan penggunaan TKA sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Ismail Pakaya, menyatakan bahwa besaran denda yang dikenakan bervariasi tergantung pada jumlah dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. “Jumlah denda yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan berbeda-beda, tergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan tidak sesuai ketentuan,” ujar Ismail dalam keterangan resmi pada Rabu (25/2/2026).
Ismail menegaskan bahwa operasi kepatuhan penggunaan TKA akan terus dilanjutkan sepanjang tahun 2026. Menurutnya, isu TKA menjadi perhatian publik sehingga perlu direspons dengan pengawasan yang cepat, tepat, dan terukur. Penindakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai aturan diminta segera melakukan penyesuaian administratif dan perizinan. Jika tidak, sanksi lanjutan dapat dijatuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ismail juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran penggunaan TKA maupun penyalahgunaan izin kerja. Setiap laporan akan dievaluasi dan dapat ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas pengawasan.
Direktur Bina Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan, Rinaldi Umar, menjelaskan bahwa pelanggaran ditemukan melalui pemeriksaan terpadu Pengawas Ketenagakerjaan provinsi dan tim pengawas Kemnaker yang turun langsung ke lapangan. “Selain perusahaan yang telah dikenakan denda, masih terdapat beberapa perusahaan dalam proses pembayaran dan penghitungan besaran denda. Tidak menutup kemungkinan nilai PNBP dari sektor ini akan bertambah,” ujarnya.
Dua belas perusahaan yang dikenakan sanksi tersebar di enam provinsi, dengan jumlah perusahaan terbanyak berada di Sulawesi Tengah. Namun, nilai denda terbesar dijatuhkan kepada PT BAP asal Kalimantan Barat sebesar Rp2.172.000.000, disusul PT BIS di Sumatra Utara sebesar Rp972.000.000.
Berikut adalah rincian denda yang dikenakan:
Sulawesi Tengah:
– PT DSI: Rp84.000.000
– PT ITSS: Rp180.000.000
– PT GCNS: Rp150.000.000
– PT IMIP: Rp108.000.000
– PT RI: Rp252.000.000
– PT DSI: Rp180.000.000
Kalimantan Barat:
– PT BAP: Rp2.172.000.000
Kalimantan Tengah:
– PT UAI: Rp12.000.000
Kepulauan Riau:
– PT HKI: Rp336.000.000
– PT GH: Rp18.000.000
Sumatra Utara:
– PT BIS: Rp972.000.000
DKI Jakarta:
– PT CAA: Rp18.000.000
Langkah ini menegaskan bahwa pengawasan bukan untuk menghambat investasi, melainkan untuk memastikan persaingan usaha yang adil dan melindungi tenaga kerja nasional. Dengan penguatan pengawasan berbasis regulasi dan partisipasi publik, pemerintah menargetkan tata kelola penggunaan TKA yang lebih transparan, akuntabel, dan mendukung iklim usaha yang sehat serta berkeadilan.
