Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan peran dalam D-8 (Developing Eight) sebagai alat strategis dalam politik luar negeri dan memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara berkembang. Tri Tharyat, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, menyatakan bahwa D-8 memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi dunia.
Menurut Tri, lembaga konsultan global PricewaterhouseCoopers (PwC) memproyeksikan bahwa pada tahun 2050, delapan negara anggota D-8, kecuali Azerbaijan, akan masuk dalam 25 besar ekonomi dunia berdasarkan ukuran produk domestik bruto (PDB). “Yang membuat prediksi ini bukan negara anggota atau sekretariat D-8, tetapi lembaga internasional yang sangat kredibel. Ini menunjukkan potensi riil D-8 di masa depan,” ujar Tri Tharyat dalam Media Briefing/Diskusi Redaksi (DIKSI) di Heritage, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Azerbaijan, anggota terbaru D-8, tidak termasuk dalam proyeksi tersebut karena meskipun memiliki pendapatan per kapita tinggi, skala total ekonominya relatif lebih kecil dibanding anggota lainnya. Secara keseluruhan, D-8 saat ini mencatat nilai perdagangan intra-kawasan sekitar USD157 miliar. Jika digabungkan, kekuatan ekonomi D-8 disebut sebagai yang terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat China. Total PDB gabungan negara anggota melampaui USD5,1 triliun dengan jumlah penduduk mencapai sekitar seperlima populasi dunia.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tri menekankan bahwa D-8 bukan hanya forum negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi organisasi yang berfokus pada kerja sama ekonomi dan pembangunan, sejalan dengan semangat Dasasila Bandung. “Memang seluruh anggota tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), tetapi D-8 tidak dibentuk atas dasar agama, melainkan kesamaan visi pembangunan dan penguatan ekonomi,” jelasnya.
Selain kerja sama ekonomi, negara-negara anggota juga memiliki kesamaan sikap politik dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, yang akan menjadi salah satu agenda khusus dalam KTT mendatang. Indonesia saat ini menjabat sebagai Ketua D-8 untuk kedua kalinya setelah periode 2006–2007. Rotasi kepemimpinan dilakukan setiap dua tahun berdasarkan urutan alfabet bahasa Inggris.
Dalam masa keketuaannya, Indonesia mengusung lima prioritas utama: integrasi ekonomi dan perdagangan, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru dan transisi hijau, konektivitas dan kerja sama digital, serta penguatan kelembagaan. Dalam aspek perdagangan, D-8 telah memiliki Preferential Trade Agreement (PTA) yang telah diratifikasi tujuh negara anggota. Indonesia tercatat sebagai negara yang paling aktif memanfaatkan fasilitas perdagangan tersebut. “Ini manfaat nyata bagi Indonesia. Artinya, skema ini bukan sekadar dokumen, tetapi benar-benar dimanfaatkan pelaku usaha kita,” ujar Tri.
Sebagai bagian dari penguatan ekonomi halal, Indonesia akan menyelenggarakan D-8 Halal Expo sebagai agenda tahunan unggulan. Kegiatan ini akan digelar bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Indonesia juga mendorong perluasan kerja sama sistem pembayaran digital lintas negara, termasuk eksplorasi penggunaan QRIS antaranggota D-8 untuk mempermudah transaksi dan menekan biaya perantara.
Dalam konteks kelembagaan, Indonesia berencana meluncurkan dua pusat kolaborasi baru, yaitu D-8 Halal Economic Center dan D-8 Disaster Resilience Center. Kedua inisiatif tersebut diharapkan menjadi warisan (legacy) keketuaan Indonesia. Rangkaian agenda menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 akan diawali dengan negosiasi penyusunan Deklarasi Jakarta sebagai dokumen hasil akhir. Pertemuan Komisi dijadwalkan pada 12–13 April, dilanjutkan Dewan Menteri Luar Negeri pada 14 April, serta D-8 Business and Investment Forum. KTT D-8 akan berlangsung pada 15 April dan terdiri atas tiga segmen yakni pertemuan para pemimpin negara anggota, pertemuan pemimpin dengan pelaku bisnis, dan sesi khusus mengenai Palestina. “Keketuaan Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat posisi D-8 sebagai kekuatan ekonomi global yang solid, inklusif, dan relevan,” tegas Tri.
