Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan Build Back Better, yang bertujuan untuk membangun kembali infrastruktur yang lebih kuat dan tahan terhadap risiko bencana di masa depan.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa penanganan ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Dalam sektor air baku dan air bersih, progres penanganan telah mencapai rata-rata 72,7 persen. Dua embung yang terdampak telah selesai 100 persen, dan 153 dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak sudah kembali berfungsi. Penanganan sumur bor dalam dan dangkal juga terus berlangsung.
Di sektor irigasi, rawa, dan sungai, progres di tingkat pusat mencapai 54,2 persen dan di daerah 24,5 persen. Dari 38 muara yang terdampak, rata-rata penanganan mencapai 35,5 persen. “Sebagaimana arahan Presiden, penanganan muara menjadi prioritas langsung dalam percepatan normalisasi aliran sungai karena merupakan titik kendali utama yang menentukan kelancaran aliran sungai dari hulu hingga hilir. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian paling lambat Oktober 2027,” ujar Menteri PU dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pada sektor konektivitas, seluruh ruas jalan dan jembatan nasional yang terdampak kini telah kembali berfungsi. “Sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 34 jembatan nasional yang terdampak kini telah 100 persen fungsional. Di tingkat daerah, 93 persen ruas jalan dan 87 persen jembatan terdampak juga sudah dapat digunakan kembali,” tambah Dody. Pemulihan konektivitas ini dinilai krusial untuk memastikan distribusi logistik, layanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan normal.
Di sektor sanitasi dan persampahan, penanganan telah mencapai 100 persen, termasuk 15 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terdampak. Sementara pada sektor rumah hunian dan fasilitas umum, progres rata-rata mencapai 66 persen, meningkat 25 persen dibanding akhir Januari 2026. Pembangunan hunian ditargetkan rampung pada 28 Februari 2026 dengan total 1.301 kepala keluarga tertangani di 13 lokasi.
Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian PU mengerahkan 1.599 personel dan 1.807 unit alat berat. Program Padat Karya Tunai (PKT) pada 2025 melibatkan 47.510 tenaga kerja, dan pada 2026 direncanakan menyerap 44.931 tenaga kerja sebagai bagian dari pemulihan berbasis masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 18 Tahun 2026 guna mempercepat penanganan di tiga provinsi terdampak. “Secara umum, infrastruktur utama sudah berfungsi, pelayanan masyarakat telah berjalan, jaringan komunikasi sepenuhnya normal, dan proses rehab rekon terus berjalan dengan komitmen membangun lebih baik, lebih kuat, dan lebih kokoh untuk mencegah serta menghadapi potensi bencana ke depan,” tegasnya.
Sekretaris Kabinet, Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, menambahkan bahwa Presiden terus memantau perkembangan di lapangan. “Dalam dua bulan telah dibangun 5.500 unit rumah hunian, dengan 1.500 unit selesai pada bulan pertama. Sebanyak 98 jembatan telah diperbaiki dan 99 ruas jalan nasional sudah dapat dilalui,” ujarnya. Pemerintah optimistis, melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan TNI/Polri dan masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dapat diselesaikan secara cepat dan berkelanjutan.
