Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN telah meluncurkan program Pelayanan KB Serentak Awal 2026 dengan tema “Pantau KB” (Pelayanan Kontrasepsi untuk Penggarapan Unmet Need KB di Wilayah Prioritas). Program ini berlangsung dari 9 hingga 15 Februari 2026 dan bertujuan untuk mempercepat peningkatan partisipasi Keluarga Berencana (KB) modern di seluruh Indonesia.
Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus Kemendukbangga, Fajar Firdawati, dalam laporannya kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, menyatakan bahwa program Pantau KB dirancang untuk mengurangi kesenjangan capaian program KB antarwilayah. “Fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan jangkauan layanan bagi Pasangan Usia Subur (PUS), terutama dalam memenuhi kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) dan meningkatkan capaian KB pasca-persalinan,” ujar Firdawati dalam acara yang diadakan secara hybrid dari Jakarta pada Rabu (11/2/2026), yang diikuti oleh perwakilan kabupaten/kota.
Secara nasional, Pantau KB menargetkan 310.868 akseptor baru. Semua hasil pelayanan akan dicatat secara real-time melalui Sistem Informasi Keluarga (Siga), dengan batas akhir penginputan data pada 20 Februari 2026 untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas pelaporan. Pelayanan KB serentak ini difokuskan pada 307 kabupaten/kota prioritas. Wilayah tersebut terdiri dari 208 kabupaten/kota yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemendukbangga/BKKBN 2025–2029 serta 99 kabupaten/kota tambahan yang diidentifikasi sebagai wilayah dengan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) dan unmet need yang masih tinggi, namun capaian pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) relatif rendah.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah daerah melaporkan capaian dan strategi layanan di lapangan. Dari Kabupaten Sarmi, Papua, Kepala Dinas KB Kabupaten Sarmi, Hugo A. Samoa, menyampaikan bahwa tantangan aksesibilitas diatasi melalui strategi “jemput bola” dengan mobil klinik yang menjangkau kampung-kampung terpencil. “Fokus pelayanan diarahkan pada edukasi metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) serta integrasi program dengan upaya percepatan penurunan stunting,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, mewakili wilayah kepulauan menargetkan 281 akseptor. Pelayanan difokuskan pada MKJP dan KB pasca-persalinan, dengan dukungan sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan PKK untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil tetap terlayani. Pemantauan Pelayanan KB juga dilakukan di wilayah perkotaan seperti Kota Tegal serta daerah terdampak bencana di Aceh Timur.
Menanggapi laporan tersebut, Mendukbangga Wihaji menekankan pentingnya kesiapan tenaga medis dan ketersediaan alat kontrasepsi yang aman serta berkualitas sebagai faktor kunci keberhasilan program. Ia juga mendorong optimalisasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) agar kualitas pelayanan di tingkat kabupaten/kota dapat meningkat secara signifikan sepanjang 2026.
Melalui Pantau KB, Kemendukbangga/BKKBN menegaskan komitmennya untuk memperluas akses layanan kontrasepsi, menekan unmet need, serta memperkuat pembangunan keluarga menuju Indonesia Emas 2045.
