Headline.co.id, Banjarbaru ~ Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru memprioritaskan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 Kota Banjarbaru yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan pada Rabu (11/02/2026).
Sirajoni menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan di berbagai lini, termasuk dalam rapat yang kini hanya menyediakan makanan ringan dibandingkan sebelumnya yang menyediakan nasi kotakan. “Kami bersama jajaran memprioritaskan kepada kegiatan-kegiatan yang langsung (memberikan manfaat) kepada masyarakat,” ujarnya.
RKPD 2027 Kota Banjarbaru menetapkan empat prioritas pembangunan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas perekonomian sektor tersier, pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi. Tema yang diusung adalah “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi.”
Forum ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaring masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2027.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru yang dipaparkan dalam forum tersebut, pertumbuhan ekonomi Banjarbaru pada tahun 2024 mencapai 6,71 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan. Struktur ekonomi didominasi oleh sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 29,72 persen, diikuti sektor konstruksi dan perdagangan.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,75 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,2, tertinggi di Kalimantan Selatan.
Namun, pemerintah daerah mengidentifikasi beberapa permasalahan strategis yang perlu perhatian lebih lanjut, seperti pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan. (Tim Liputan Banjarbaru TV/Eyv)
