Headline.co.id, Buleleng ~ Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menegaskan pentingnya kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan Sutjidra saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Antikorupsi di New Sunari Hotel, Bali, pada Rabu (4/2/2026). Menurutnya, sinergi ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan dan berintegritas.
Sutjidra menekankan bahwa peran dunia usaha sangat penting dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Buleleng. Ia menegaskan bahwa bimtek ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi bagian dari langkah sistematis menuju penerapan tata kelola perusahaan yang baik. “Pemahaman bersama ini akan berfungsi sebagai antisipasi, monitoring, dan pengawasan untuk mencegah praktik KKN,” ujarnya. Dengan demikian, dunia usaha di Buleleng diharapkan dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Sutjidra menyatakan bahwa komitmen pencegahan korupsi dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga mengadakan bimtek serupa bagi pejabat eselon II dan III, bekerja sama dengan KPK, Kementerian Dalam Negeri, LKPP, dan Kementerian PAN-RB. Bupati menegaskan kesiapannya untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. “Kami siap memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran,” tegas Sutjidra, sambil menyebut tindakan yang telah diambil terhadap beberapa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melanggar.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Johnson Ridwan Ginting, memberikan apresiasi atas inisiatif Bupati Sutjidra. Menurutnya, langkah ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang peta korupsi dan peran masing-masing aktor dalam pencegahannya. “Langkah ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang peta korupsi,” papar Johnson. KPK akan terus memantau dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks integritas daerah.
Dari sisi peserta, Ketua BPC Gapensi Buleleng, Ketut Budi Adnyana, menyambut baik penyelenggaraan bimtek ini. Ia menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum yang tepat bagi dunia usaha untuk menyampaikan berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan kompleksitas perizinan dan administrasi. “Kegiatan ini menjadi momentum yang tepat bagi dunia usaha,” ujarnya.
Bimbingan Teknis Dunia Usaha Antikorupsi ini menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk membangun ekosistem bisnis yang bersih dan transparan. Kolaborasi pemerintah, penegak hukum (KPK), dan pelaku usaha diharapkan dapat memutus mata rantai korupsi, mendorong investasi, dan mempercepat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Buleleng secara berkelanjutan. (MC Kab. Buleleng/dra)
