Headline.co.id, Palangka Raya ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Konsultasi Publik untuk Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara ini berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin, 2 Februari 2026. Konsultasi ini merupakan langkah awal penting dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa penyusunan RKPD adalah amanat dari peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. RKPD diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “RKPD bukan sekadar dokumen tahunan, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah,” ujar Leonard.
Leonard menjelaskan bahwa penyusunan Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah telah dimulai sejak Desember tahun sebelumnya dan terus disempurnakan melalui penginputan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil dari Konsultasi Publik ini akan menjadi dasar untuk penyempurnaan Ranwal sebelum dibahas dalam Forum Perangkat Daerah, Forum Lintas Perangkat Daerah, hingga Musrenbang RKPD. “Ranwal RKPD yang telah disempurnakan melalui konsultasi publik akan menjadi acuan bagi perangkat daerah sebelum diforumkan dan dimusrenbangkan, dengan target penetapan paling lambat akhir Juni 2026,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Leonard juga menekankan pentingnya sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, mulai dari RPJMN, RKP, hingga Program Strategis Nasional. Di Kalimantan Tengah, Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera akan diselaraskan dengan Asta Cita sebagai bentuk dukungan RKPD Provinsi terhadap RKP Nasional. “Perencanaan pembangunan harus sejalan dan berjenjang dari pusat hingga kabupaten/kota agar kinerja pembangunan benar-benar optimal dan berdampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam paparannya, Leonard menyampaikan bahwa indikator makro pembangunan Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 5,36 persen, tertinggi di wilayah Kalimantan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 72,81 pada 2021 menjadi 74,86 pada 2025. “Capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan berada pada jalur yang tepat, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia semakin inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah pada Maret 2025 tercatat menurun menjadi 5,19 persen. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 sebesar 3,97 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai capaian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis pembangunan tahun 2027, meliputi peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, hilirisasi sumber daya alam, penguatan inovasi dan teknologi, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah. “Isu strategis ini menjadi pijakan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah agar lebih terukur, realistis, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintah”. Tema tersebut diterjemahkan ke dalam delapan fokus pembangunan, lain pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.
Menutup sambutannya, Leonard berharap Konsultasi Publik ini dapat menghasilkan masukan konstruktif guna menyempurnakan Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027. “Kami mengharapkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan yang disusun benar-benar relevan, berkeadilan, dan mampu mewujudkan Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Junaidi serta para kepala perangkat daerah.
