Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melaporkan bahwa serapan anggaran tahun 2025 mencapai 94,9 persen. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan belanja negara tidak hanya berhenti pada capaian administratif, tetapi juga berdampak langsung pada perluasan akses digital masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Dari pagu anggaran setelah pemblokiran sebesar Rp11,4 triliun, Kemkomdigi berhasil merealisasikan Rp10,58 triliun sepanjang tahun 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk menjaga keberlanjutan layanan digital strategis dan memperkuat konektivitas nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa capaian serapan ini mencerminkan upaya negara dalam menghadirkan pemerataan layanan digital, termasuk di tengah masa transisi organisasi kementerian. “Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat. Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk. Ini langkah penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam transformasi digital,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (26/01/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Perluasan akses digital tersebut didukung oleh pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.262 BTS melayani masyarakat di Papua. Selain itu, jaringan fiber optik nasional telah menjangkau 5.253 kecamatan, memperkuat fondasi konektivitas bagi layanan publik dan aktivitas ekonomi daerah.
Serapan anggaran yang optimal ini juga sejalan dengan kinerja penerimaan negara. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat sebesar Rp29,3 triliun atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun. Optimalisasi penerimaan ini dilakukan melalui pengelolaan sektor komunikasi dan digital tanpa menambah beban layanan kepada masyarakat.
“Penerimaan negara ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital ke depan,” tambah Meutya.
Memasuki tahun 2026, Kemkomdigi berkomitmen untuk memastikan belanja dan penerimaan negara dikelola secara akuntabel serta diarahkan pada manfaat nyata bagi publik. Dengan semangat Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, pembangunan infrastruktur digital akan terus dilanjutkan seiring dengan penguatan keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional.
“Tantangan ke depan adalah memastikan teknologi digital tetap berpihak pada manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Meutya.
