Headline.co.id, Jakarta ~ Setelah berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 2025, pemerintah kini merencanakan langkah lanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menerapkan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia. Kebijakan ini akan diwujudkan melalui penguatan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras yang dikelola oleh Perum Bulog berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa pemerintah telah menyetujui secara prinsip gagasan beras SPHP satu harga. Menurutnya, kebijakan ini akan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga beras nasional, terutama saat terjadi fluktuasi harga di pasar. “Untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke, yang digunakan adalah beras SPHP, bukan beras premium. Harga yang kami rencanakan keluar dari gudang Bulog adalah Rp11.000 per kilogram,” ujar Rizal saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Senin (12/1/2026).
Rizal menjelaskan bahwa harga Rp11.000 per kilogram tersebut akan berlaku merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Jawa, luar Jawa, hingga Papua. Sementara itu, harga eceran akan tetap mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram, sehingga pengecer masih memiliki margin keuntungan sekitar Rp1.500 per kilogram. “Pada dasarnya Bapak Presiden setuju, Bapak Menko setuju, dan Bapak Menteri Pertanian juga setuju dengan konsep beras SPHP satu harga ini. Tentu akan kami matangkan kembali melalui rapat lanjutan,” tambahnya.
Sebelumnya, Bapanas memperkirakan program SPHP beras tahun 2026 akan mulai berjalan pada Februari 2026. Saat ini, Bapanas tengah memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Target penyaluran SPHP beras tahun 2026 telah disepakati sebesar 1,5 juta ton, sama seperti alokasi pada tahun 2025, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kemenko Pangan pada 29 Desember 2025.
Selain itu, Bapanas juga tengah melakukan pemutakhiran dan penajaman petunjuk teknis penyaluran SPHP beras tahun 2026 guna meningkatkan keterjangkauan dan keberterimaan masyarakat. Salah satu rencana perubahan adalah penambahan batas maksimal pembelian beras SPHP dari semula 10 kilogram menjadi 25 kilogram per konsumen.
Meskipun program SPHP 2026 baru akan dimulai, masyarakat masih dapat menikmati beras SPHP selama Januari 2026. Pemerintah memastikan program SPHP 2025 diperpanjang hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Perpanjangan tersebut mendorong realisasi penjualan SPHP 2025 meningkat sekitar 10 ribu ton sejak kembali digencarkan pada 5 Januari 2026, dengan total realisasi mencapai 813 ribu ton per 12 Januari 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan dukungannya terhadap kebijakan beras SPHP satu harga. Menurutnya, pemerintah harus hadir menjamin keadilan harga bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Kita ingin harga beras itu satu harga seperti bensin, baik di Jawa maupun luar Jawa. Biaya transportasi nanti akan ditanggung pemerintah agar masyarakat Indonesia Timur tidak membayar lebih mahal,” ujar Zulhas.
Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Ia menargetkan serapan gabah dan beras pada 2026 mencapai 4 juta ton. “Kalau ini tercapai, stok beras nasional akan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Dengan stok melimpah, tidak ada alasan harga beras naik,” tegas Amran.
Pada 2026, pemerintah merencanakan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1,5 juta ton untuk SPHP, 720 ribu ton untuk bantuan pangan, 70 ribu ton untuk bantuan bencana, serta 600 ribu ton untuk penjualan ke pasar umum.
