Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengambil tindakan cepat dan terkoordinasi untuk mengatasi krisis air bersih yang terjadi akibat kekeringan pascabencana hidrometeorologi di beberapa wilayah Kota Padang. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin oleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernuran pada Kamis malam, 22 Januari 2026. Krisis ini dipicu oleh kerusakan ekosistem di wilayah hulu sungai setelah banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025.
Kerusakan tersebut menyebabkan terputusnya aliran sungai dan jaringan irigasi yang selama ini menjadi sumber air utama bagi masyarakat. Dampaknya dirasakan langsung di empat kecamatan, yaitu Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, melaporkan bahwa pergeseran arah aliran sungai mengakibatkan jaringan irigasi terputus, sehingga memengaruhi sektor pertanian dan kebutuhan rumah tangga. Banyak sumur warga yang mengering, menyulitkan pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari.
Sebagai langkah awal penanganan, Pemerintah Kota Padang telah melakukan suplai air bersih menggunakan mobil tangki, menyiapkan pembangunan sumur bor dangkal dalam waktu dekat, serta membangun hidran umum yang terhubung dengan jaringan pipa PDAM. Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa persoalan kekeringan harus ditangani secara cepat, tepat, dan terukur, sejalan dengan prakiraan BMKG yang menyebutkan cuaca panas masih akan berlangsung hingga akhir Januari sampai awal Februari 2026.
“Kondisi ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Kekeringan harus segera kita atasi agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih,” tegas Gubernur Mahyeldi. Ia juga menekankan pentingnya pemetaan detail titik-titik permasalahan penyediaan air bersih agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, sekaligus memastikan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi terhadap kebutuhan Pemerintah Kota Padang.
“Kita harus memastikan di mana saja titik-titik yang masih bermasalah dalam penyediaan air bersih. Dari situ, kita tentukan langkah yang akan kita perkuat dan optimalkan bersama,” ujarnya. Lebih lanjut, Mahyeldi mengingatkan potensi munculnya persoalan sosial baru apabila krisis air bersih berlangsung lama dan tidak ditangani secara menyeluruh.
“Saya berharap jangan sampai ada warga yang berebut air bersih. Itu bisa memicu masalah baru. Karena itu, persoalan ini harus segera kita selesaikan bersama, semua pihak harus bersinergi,” tegasnya. Gubernur menargetkan penanganan kekeringan di Kota Padang dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terkendala kebutuhan air bersih.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, para kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Direktur PDAM Kota Padang, Kepala Bappeda Provinsi Sumatra Barat, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar.
