Headline.co.id, Gresik ~ Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sebuah dialog publik digelar di Kabupaten Gresik pada Kamis (22/1/2026). Acara yang diadakan oleh PWI Kabupaten Gresik bersama DPRD Gresik ini menyoroti upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis potensi industri sebagai langkah strategis menghadapi tantangan fiskal daerah.
Dialog yang berlangsung di Hotel Horison GKB ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, termasuk Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, dan Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir. Ketua PWI Gresik, Deni Ali Setiono, menekankan bahwa forum ini bukan hanya sekadar diskusi, tetapi juga kontribusi pers dalam mendorong tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
Deni Ali Setiono menegaskan pentingnya setiap rupiah anggaran memberikan nilai tambah bagi masyarakat. “Setiap satu rupiah anggaran harus memberi nilai tambah bagi masyarakat. Di sinilah pentingnya smart budgeting agar belanja daerah benar-benar produktif,” ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan digitalisasi untuk menciptakan sumber PAD yang berkelanjutan.
Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, mengungkapkan bahwa potensi ekonomi Gresik yang besar belum sepenuhnya terkonversi menjadi PAD. Dengan hampir seribu perusahaan berskala besar dan dominasi industri olahan dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ia menilai kapasitas fiskal Gresik seharusnya jauh lebih kuat. “Lebih dari 50 persen PDRB Gresik disumbang industri olahan, tetapi PAD masih bertumpu pada pajak daerah dan retribusi. Potensi ini harus dikapitalisasi melalui kebijakan inovatif, penguatan BUMD, dan sektor perizinan,” tegasnya.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah mengakselerasi strategi smart revenue untuk memperluas basis penerimaan. Salah satu fokus ke depan adalah optimalisasi pendapatan dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), seiring pesatnya aktivitas industri di kawasan-kawasan strategis Gresik. Ia mengakui bahwa pada 2025, struktur PAD Gresik masih didominasi pajak daerah hingga 95,24 persen, terutama dari PBB, BPHTB, dan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) listrik.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung kebijakan anggaran yang efisien dan berorientasi hasil. Ia menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp539 miliar yang berdampak pada alokasi pembangunan, khususnya infrastruktur. “PAD menjadi kunci untuk menutup celah fiskal akibat pengurangan TKD. Namun kami menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Forum ini juga menghasilkan sejumlah masukan strategis dari kalangan dunia usaha dan perguruan tinggi, lain perlunya pembentukan badan riset industri, penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri, serta optimalisasi peran BUMD sebagai sumber PAD baru. Seluruh gagasan tersebut diharapkan menjadi bahan perumusan kebijakan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik secara berkelanjutan.
