Headline.co.id, Banda Aceh ~ Pemerintah Aceh telah mengadopsi langkah inovatif dalam pengelolaan relawan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini diwujudkan melalui penggunaan dashboard digital oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan sistem pembayaran non-tunai yang terintegrasi, menandai kemajuan signifikan dalam tata kelola penanganan bencana di Aceh.
Kebijakan ini didukung oleh alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk relawan bencana sebesar Rp5,907 miliar, yang dirancang untuk memperkuat operasional para relawan. Strategi ini merupakan implementasi nyata dari pendekatan Pentahelix bencana, yang menggalang kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBA, Fadmi Ridwan, menegaskan pentingnya peran unsur non-pemerintah dalam sistem penanggulangan bencana nasional. “Dalam situasi darurat yang kompleks, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Proses perekrutan relawan dilakukan sesuai pedoman nasional yang membuka partisipasi publik secara luas dan non-diskriminatif. Mekanisme rekrutmen ini dikoordinasi oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Aceh bersama puluhan organisasi masyarakat sipil dan paguyuban mahasiswa dari wilayah terdampak. Digitalisasi penanganan bencana memainkan peran sentral dalam proses ini.
Calon relawan mendaftar melalui dashboard digital BPBA dan BNPB, menciptakan basis data terpusat yang memuat informasi keahlian, lokasi penugasan, dan jenis pekerjaan yang dapat diakses secara transparan oleh publik. Dari lebih dari 3.200 pendaftar, proses verifikasi yang ketat dan keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran tahun 2025 menghasilkan 1.576 relawan terverifikasi yang menerima uang lelah dan 1.943 relawan yang menerima uang makan.
Aspek paling inovatif dari program ini terletak pada sistem pembayarannya. Seluruh anggaran BTT relawan bencana, yang dialokasikan Rp4,296 miliar untuk uang lelah dan Rp1,611 miliar untuk uang makan, dicairkan secara non-tunai melalui Cash Management System (CMS) langsung ke rekening pribadi masing-masing relawan. Metode ini menghilangkan risiko penyelewengan, memastikan ketepatan sasaran, dan meninggalkan jejak audit yang jelas.
Langkah-langkah sistematis ini menunjukkan bahwa pendekatan Pentahelix bencana telah berevolusi dari sekadar konsep menjadi strategi operasional yang terukur. Pemanfaatan teknologi tidak hanya mempermudah koordinasi tetapi juga membangun kepercayaan publik dengan memastikan setiap rupiah anggaran BTT relawan bencana dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar memberdayakan para relawan penanggulangan bencana sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana di Aceh.
