Headline.co.id, Banda Aceh ~ Pemerintah Indonesia sedang mempercepat upaya pemulihan dan penanganan dampak bencana di Pulau Sumatra. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut mencapai 1.178 hingga 1.182 jiwa, dengan 145 hingga 148 orang masih dinyatakan hilang.
Sebanyak 31 daerah telah memasuki fase transisi pemulihan, namun BNPB menegaskan bahwa 11 wilayah di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat masih berstatus Tanggap Darurat. Status ini dipertahankan karena potensi longsor susulan yang tinggi akibat kondisi tanah yang labil dan curah hujan ekstrem.
Sebagai langkah strategis nasional, pemerintah telah menetapkan anggaran pemulihan bencana sebesar Rp60 triliun dalam APBN 2026. Skema bantuan perumahan telah difinalisasi, dengan rincian Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rumah yang hanyut atau hilang.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemulihan ekonomi keluarga terdampak juga menjadi prioritas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta per keluarga untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi lokal di wilayah terdampak.
Provinsi Aceh mencatat tingkat kerusakan dan korban jiwa tertinggi, dengan 543 korban meninggal dunia. BNPB menginstruksikan percepatan pembangunan 1.606 unit Hunian Sementara (Huntara) di Aceh dan Tapanuli Selatan agar dapat dihuni sebelum Ramadan 2026. Di Aceh Tamiang, pembangunan tujuh blok Huntara modular telah mencapai 75 persen dan ditargetkan siap digunakan pada pekan ini.
Di sektor pendidikan, aktivitas belajar mengajar mulai berjalan di 2.226 sekolah. Namun, ratusan sekolah di Aceh Utara masih terdampak lumpur, sehingga guru terpaksa mengajar di tenda darurat. Untuk menopang kapasitas fiskal daerah, pemerintah pusat mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,7 triliun guna mendukung percepatan pemulihan Aceh.
Tantangan baru muncul di Kabupaten Bener Meriah setelah status Gunung Bur Ni Telong dinaikkan ke Level III (Siaga). Kondisi ini memicu pengungsian tambahan bagi sekitar 2.500 warga sebagai langkah antisipasi risiko erupsi.
Sementara itu, Sumatra Utara telah resmi memasuki masa transisi pemulihan. Gubernur Bobby Nasution mengalokasikan Rp430,5 miliar dari APBD untuk rehabilitasi di lima kabupaten/kota terdampak. BNPB menargetkan pembangunan 2.603 unit Hunian Tetap (Huntap) rampung tepat waktu agar pengungsi tidak lagi tinggal di tenda saat Ramadan.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan mengajukan tambahan anggaran Rp500 miliar untuk revitalisasi 152 puskesmas yang mengalami kerusakan berat. Pemulihan akses jalan di Sumatra Utara telah mencapai 100 persen, memperlancar distribusi 1.375 ton logistik bantuan kemanusiaan. Selain itu, 17.000 papan interaktif digital mulai digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah direvitalisasi.
Sumatra Barat mencatat 262 korban jiwa dengan total kerugian ekonomi mencapai Rp18,37 triliun berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disahkan. Sektor permukiman menjadi yang paling terdampak, dengan kebutuhan dana rehabilitasi terbesar.
BNPB saat ini memacu pembangunan 750 unit Huntara di Sumatra Barat, termasuk 117 unit di Palembayan, Kabupaten Agam, yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Pemerintah Kota Padang juga menerapkan kebijakan zonasi merah permanen di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) serta menyiapkan lahan relokasi seluas 4,6 hektare.
Untuk menekan risiko banjir bandang atau galodo susulan, BNPB terus mengoperasikan sembilan pesawat modifikasi cuaca guna mengalihkan potensi hujan ekstrem ke wilayah laut.
Dengan langkah terpadu lintas kementerian dan pemerintah daerah, pemerintah menegaskan komitmennya memastikan pemulihan tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga berkelanjutan, aman, dan berorientasi pada perlindungan jangka panjang masyarakat terdampak bencana.
