Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatra Barat, berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Provinsi Sumatera Barat. Rakor tersebut berlangsung pada Selasa, 13 Januari 2026, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang.
Rakor ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, dan dihadiri oleh Kepala BNPB Republik Indonesia, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, serta pejabat kementerian dan Forkopimda. Para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat juga turut hadir. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya forum ini untuk menghimpun dan memverifikasi data dari daerah terdampak bencana agar penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Kita telah mempunyai data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang terdampak. Hari ini kita ingin memastikan keakuratan data, karena dengan data akurat, penanganan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bisa lebih terarah dan baik,” ujar Tito Karnavian. Ia juga mengapresiasi sinergi pemerintah daerah dan seluruh pihak dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dalam paparannya menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi berdampak luas di Sumatera Barat. “Setidaknya ada 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, dengan 264 jiwa korban meninggal, 72 jiwa korban hilang, 401 jiwa luka-luka, 10.854 jiwa korban mengungsi, dan 296.345 jiwa terdampak,” terangnya. Ia berharap dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur maupun non-infrastruktur di Sumatera Barat.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyampaikan kondisi riil di daerahnya dan kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana. “Di Kabupaten Tanah Datar, khususnya di Kecamatan Batipuh Selatan, ketika hujan masyarakat waspada bahkan mengungsi, karena di sana ada 3 aliran sungai baru yang terbentuk sehingga juga mengakibatkan akses jalan terganggu tidak bisa dilewati. Mohon penanganan dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan provinsi,” ungkapnya.
Pemkab Tanah Datar juga mengusulkan penambahan kuota Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. “Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan 129 Huntara, masih ada 385 KK lagi yang saat ini rumahnya akan diverifikasi Badan Geologi apakah layak ditinggali atau harus pindah karena berada di zona merah potensi bencana,” ujarnya.
Untuk hunian tetap, Pemkab Tanah Datar telah menyiapkan lahan terpadu di Kecamatan Rambatan. “Untuk Huntap, kita telah siapkan lahan untuk pembangunan. Kita berharap masyarakat mau direlokasi ke Huntap Terpadu. Sampai saat ini masih belasan yang mendaftar untuk Huntap ini. Namun, walaupun begitu, kita akan mendata secara detil dan akurat lagi. Bagi masyarakat yang ingin relokasi mandiri juga bisa dan akan dibantu pembangunannya, asal memenuhi syarat bahwa tanah yang disiapkan aman tidak bermasalah, dan juga berada di daerah yang aman dari potensi bencana lainnya,” pungkas Ahmad Fadly.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya untuk terus aktif berkoordinasi, menyiapkan data akurat, serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, aman, dan berkelanjutan.
