Headline.co.id, Banda Aceh ~ Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menegaskan komitmennya dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra dengan fokus utama pada pengurangan jumlah pengungsi. Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatera yang diadakan di Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada Sabtu, 10 Januari 2026. Menurut Tito, pengurangan pengungsi merupakan simbol penting dari percepatan pemulihan.
Dalam rapat tersebut, Tito juga meminta tambahan Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari TNI dan Polri sebanyak 5.000 personel. Tambahan personel ini diharapkan dapat mempercepat proses pembersihan lumpur pascabencana di wilayah Sumatra. “Pembersihan lumpur harus dipercepat. Saya meminta tambahan BKO TNI dan Polri,” ujar Tito.
Tito menilai bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempercepat pemulihan, mengingat bulan Ramadan akan segera tiba. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemulihan akan lebih sulit dilakukan secara maksimal saat memasuki bulan puasa. “Periode Natal dan Tahun Baru telah selesai, sehingga ini menjadi momentum yang tepat sebelum Ramadan,” katanya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menggelar rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pertemuan yang disiarkan melalui media sosial DPR RI, Dasco menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera untuk mewujudkan koordinasi yang terintegrasi. Langkah ini diambil agar penanganan bencana di wilayah Sumatera dapat dilakukan secara nasional dan lebih terfokus.
Selain itu, DPR juga membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan penanganan bencana di Sumatra. Tim tersebut diberi nama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI. Dasco menjelaskan bahwa Satgas DPR akan memberikan dukungan dan bantuan kepada Satgas yang dibentuk pemerintah, lain melalui koordinasi lintas kementerian serta pengawasan terhadap proyek-proyek pemulihan.
Ia menegaskan bahwa upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tetap berada di bawah kepemimpinan pemerintah. Wakil Ketua MPR itu juga menyatakan dukungannya kepada Menteri Dalam Negeri, selaku Ketua Satgas, untuk memimpin proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra hingga seluruh tahapan penanganan selesai.
