Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo mengintensifkan Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai respons terhadap ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, ditandai dengan meningkatnya bencana hidrometeorologi. Hingga saat ini, sebanyak 18 desa di Gorontalo telah bergabung dalam program tersebut. Meskipun jumlah ini masih terbatas, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menambah jumlah desa yang terlibat melalui pendampingan intensif, mengingat persiapan untuk meraih status Kampung Proklim memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit.
Syarat utama bagi sebuah desa untuk diakui sebagai Kampung Proklim adalah konsistensi dalam melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim selama minimal dua tahun. Kesadaran akan kondisi perubahan iklim di Indonesia yang sudah sangat nyata dan merugikan, bahkan menelan korban jiwa, mendorong komitmen ini. Marahalim Siagian, Koordinator Program Gorontalo dari Burung Indonesia, menyebutkan bahwa bencana hidrometeorologi besar di tiga provinsi Sumatera memerlukan biaya pemulihan hingga Rp59,25 triliun dan menelan ribuan korban jiwa.
Di akhir tahun 2025, Gorontalo sendiri mengalami banjir bandang dan tanah longsor di Desa Hulawa, Kabupaten Powato, yang merendam ratusan rumah dan mengganggu puluhan rumah tangga. Peristiwa ini menegaskan bahwa dampak perubahan iklim sudah di depan mata dan perlu diatasi segera, dimulai dari tingkat kampung sebagai tempat bermukim separuh populasi Indonesia dan pusat produksi pangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Marahalim menjelaskan bahwa sebuah Kampung Proklim harus membangun sistem adaptasi yang komprehensif. Sistem ini mencakup pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul, saluran drainase, embung, dan sumur resapan; antisipasi kekeringan dengan panen air hujan dan irigasi tetes; pencegahan longsor melalui terasering dan revegetasi; serta peningkatan ketahanan pangan dengan diversifikasi tanaman dan lumbung pangan. Untuk pemukiman pesisir, diperlukan sistem adaptasi tambahan seperti penanaman mangrove, penataan ruang, dan pemasangan pemecah ombak untuk menghadapi abrasi dan kenaikan air laut.
Dari sisi mitigasi, fokusnya adalah pada pengurangan emisi gas rumah kaca di tingkat komunitas. Program yang ditawarkan meliputi pengelolaan limbah organik melalui pengomposan, baik aerobik maupun anaerobik (biogas), untuk mengurangi pembakaran terbuka yang menghasilkan karbon dioksida serta menangani gas metana dari peternakan. Pengurangan penggunaan pupuk kimia, rehabilitasi lahan kritis, pemanfaatan energi bersih seperti panel surya, penerapan pertanian agroforestri, dan pencegahan kebakaran lahan juga menjadi aksi mitigasi kunci yang dapat dilakukan di kampung.
Di tengah ancaman dampak perubahan iklim yang semakin nyata, Program Kampung Iklim (Proklim) muncul sebagai pendekatan relevan untuk membumikan isu adaptasi dan mitigasi. (mcgorontaloprov)
