Headline.co.id, Sumenep ~ Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, menekankan pentingnya penyusunan dan pelaksanaan program kerja yang terukur dan tepat sasaran oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Hal ini disampaikan dalam Apel Gabungan ASN di halaman Kantor Bupati Sumenep pada Senin (5/1/2026). Imam Hasyim menegaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program kerja yang baik adalah fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Menurut Wabup, setiap program pembangunan harus berorientasi pada hasil dan bukan sekadar rutinitas administratif. “Perencanaan yang baik harus diikuti pelaksanaan yang tepat. Setiap program pembangunan harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar rutinitas administratif,” tegas Imam Hasyim. Ia juga menekankan bahwa perangkat daerah tidak cukup hanya mengejar serapan anggaran. Setiap program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Imam Hasyim menambahkan bahwa setiap program wajib memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan capaian kinerja fiskal daerah. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada 2025 tercatat melampaui target hingga 109,18 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi pendapatan daerah 2025 meningkat sebesar 15,9 persen atau sekitar Rp48,4 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 mencapai 88,30 persen atau sekitar Rp2,38 triliun. Capaian tersebut, menurut Wabup, mencerminkan kinerja keuangan daerah yang relatif sehat, namun tetap membutuhkan penguatan pada aspek kualitas belanja. “Angka-angka ini harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas program pada 2026,” katanya.
Untuk itu, Imam Hasyim mendorong seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi program secara berkala. Evaluasi diperlukan guna mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta melakukan penyesuaian kebijakan jika dibutuhkan. “Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan program berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkas Imam Hasyim.
