Headline.co.id, Labuan Bajo ~ Pemerintah pusat segera bertindak setelah insiden tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, tim khusus dikerahkan ke lokasi untuk memantau penanganan di lapangan dan mengevaluasi tata kelola keselamatan pelayaran wisata.
Tim tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kemenko Polkam, Kombes Pol. Yade Setiawan Ujung. Mereka diterima oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Posko Tim SAR Gabungan Pelabuhan Waterfront Marina pada Jumat (2/1/2026). Kedatangan tim pusat disambut oleh Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, beserta unsur terkait lainnya.
Sekda Fransiskus mengungkapkan apresiasi atas kehadiran pemerintah pusat secara langsung. Ia mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam aspek keselamatan transportasi laut yang menjadi otoritas pusat. Meski demikian, Pemda terus melakukan langkah korektif, termasuk penataan sistem reservasi wisata ke Taman Nasional Komodo agar lebih tertutup dan terkontrol melalui agen perjalanan resmi.
“Kami sedang melakukan penyesuaian sistem untuk mendeteksi sekaligus membina agen dan pemandu wisata, termasuk yang berasal dari luar daerah,” ujar Fransiskus. Pemda juga telah mengusulkan peningkatan status Pos Basarnas Labuan Bajo menjadi kantor, mengingat tingginya kompleksitas operasi SAR di destinasi prioritas nasional tersebut.
Di lokasi yang sama, tim Kemenko Polkam mengadakan rapat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Polri, TNI, pemerintah daerah, serta lembaga teknis seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Bakamla, Basarnas, dan KSOP. Rapat tersebut difokuskan pada penguatan sistem pencegahan kecelakaan laut, peningkatan deteksi dini, dan percepatan respons darurat.
Dalam arahannya, Kombes Pol. Yade Setiawan Ujung menegaskan bahwa kehadiran tim pusat bukan hanya sebagai respons insidental, melainkan upaya untuk mengungkap fakta sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan. Ia menekankan bahwa Labuan Bajo dan kawasan Pulau Komodo telah berstatus sebagai destinasi pariwisata internasional, sehingga standar keselamatan pelayarannya harus setara dengan standar global.
“Standar keselamatan tidak bisa ditawar. Semua aktivitas industri pariwisata di Labuan Bajo harus menganut standar internasional,” tegasnya. Ia menyoroti tiga aspek krusial yang wajib dievaluasi secara menyeluruh, yaitu pencegahan melalui pengawasan ketat kapal dan awak, deteksi dini berbasis teknologi yang akurat, serta respons cepat dalam operasi pencarian dan pertolongan.
Yade juga mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan tidak bersikap permisif terhadap peringatan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Menurutnya, keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan bisnis. “Jika sudah ada peringatan tidak boleh berlayar, hentikan. Jangan mempertaruhkan nyawa manusia,” ujarnya.
Tim Kemenko Polkam menargetkan rekomendasi konkret kepada Presiden RI dan kementerian/lembaga terkait guna memastikan kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah pusat juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh unsur SAR yang telah memperpanjang masa pencarian dengan penambahan peralatan.
“Kami berharap tiga korban yang masih dicari dapat segera ditemukan. Ini adalah tanggung jawab negara kepada para korban dan keluarganya,” kata Yade.
Sebagai informasi, KM Putri Sakinah tenggelam saat berlayar menuju Pulau Padar pada Jumat (26/12/2025). Kapal tersebut membawa empat penumpang, yakni Fernando Martin Carreras bersama tiga anaknya. Hingga berita ini diturunkan, satu korban telah ditemukan, sementara tiga lainnya masih dalam proses pencarian oleh Tim SAR gabungan.
Hasil pemantauan dan rekomendasi tim Kemenko Polkam akan menjadi bahan pelaporan kepada Presiden RI serta dasar penguatan kebijakan keselamatan pelayaran wisata, khususnya di Labuan Bajo sebagai etalase pariwisata Indonesia di mata dunia.
