Headline.co.id, Sleman ~ Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto, menekankan pentingnya peran panewu dalam memperkuat pengawasan dana kalurahan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan rutin Paguyuban Panewu se-Kabupaten Sleman yang berlangsung di Pendopo Kapanewon Tempel pada Kamis, 18 Desember 2025. Pernyataan tersebut muncul setelah hasil survei integritas menunjukkan Sleman berada di posisi terbawah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Susmiarto menjelaskan bahwa hasil survei nasional tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja internal pemerintah daerah. Menurutnya, penilaian dari aparatur dan masyarakat lokal menunjukkan tren positif, yang menandakan adanya peningkatan kualitas layanan publik. Penurunan nilai nasional lebih disebabkan oleh faktor eksternal, termasuk evaluasi dari lembaga pengawas seperti Ombudsman dan koreksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terkait kasus korupsi.
“Survei ini menjadi bahan evaluasi strategis, bukan sekadar peringkat. Kami ingin memastikan tata kelola yang lebih baik dan akuntabel,” ujar Susmiarto.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam konteks desentralisasi, panewu memiliki peran strategis sebagai penghubung kebijakan kabupaten dan pengelolaan di tingkat kalurahan. Susmiarto meminta agar pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, dengan mitigasi risiko, pemetaan potensi masalah, dan pendampingan perangkat kalurahan. Strategi ini diharapkan dapat mengenali potensi penyimpangan lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Selain pengawasan anggaran, Sekda Sleman juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan dan berbasis data. Respons cepat terhadap pertanyaan masyarakat maupun media dinilai krusial untuk mencegah kesalahpahaman.
“Kalau belum tahu, sampaikan belum tahu. Jangan berspekulasi, yang penting cepat merespons dan menyampaikan informasi berdasarkan data,” tambahnya.
Susmiarto menegaskan bahwa perbaikan layanan publik, penguatan pengawasan kewilayahan, dan komunikasi terbuka merupakan fondasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan peran panewu yang aktif, pemerintah berharap persepsi publik terhadap Kabupaten Sleman semakin positif dan bebas dari praktik korupsi.
