Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk enam provinsi di Papua. Langkah ini mendapat apresiasi dari Dewan Penasehat Analisis Papua Strategis (APS), Theofransus Litaay. Litaay, yang juga aktif dalam pembangunan Papua, menilai Presiden Prabowo memahami kebutuhan mendasar pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut.
Pengalaman lapangan Presiden sejak muda, termasuk di Papua, menjadi dasar pemahaman tersebut. Litaay menekankan bahwa pembangunan Papua memerlukan dukungan anggaran yang besar, bukan sumber daya yang sedikit. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan demografis Papua. Sebagai pulau terbesar di dunia, Papua memiliki jumlah provinsi yang relatif sedikit dengan pusat-pusat pemukiman dan pertumbuhan yang tersebar dan berjarak jauh.
Kondisi ini menuntut dukungan ekstra untuk transportasi dan pengangkutan orang maupun barang. “Pembangunan Papua tidak bisa disamakan dengan pembangunan di Pulau Jawa yang wilayahnya berdekatan, penduduk banyak, dan kota-kota terhubung jalan tol,” ujar Theofransus Litaay dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025). Ia menggambarkan tantangan unik Papua, mulai dari permukiman di pegunungan tinggi dan lembah dalam, rawa-rawa luas, hutan lebat, hingga garis pantai yang panjang.
Litaay juga menyoroti sejumlah kebijakan Presiden Prabowo lainnya yang dinilai tepat untuk Papua. Pertama, pembentukan Komite Eksekutif Pembangunan Papua dalam suatu rencana aksi percepatan pembangunan sebagai badan eksekutif. Kedua, kepemimpinan langsung Presiden, didampingi Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelolaan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dalam memimpin rapat koordinasi untuk membahas kesulitan pembangunan di Papua.
Respons cepat presiden setelah mendengar keluhan para kepala daerah, dengan langsung memutuskan peningkatan pendanaan Otsus, menjadi bukti responsivitasnya. Dengan dukungan dari Presiden, Wakil Presiden, para kepala daerah, komite eksekutif, dan BP3OKP, Litaay berharap pembangunan Papua akan semakin maju dan mengalami akselerasi yang lebih cepat di masa depan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mengupayakan penambahan Dana Otsus Papua pada 2026 hingga kembali ke angka Rp12 triliun apabila terdapat penghematan APBN di sektor lain. Presiden Prabowo juga menekankan pengelolaan Dana Otsus harus akuntabel, transparan, dan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Papua. “Saya minta gubernur dan para bupati bertanggung jawab. Jangan menggunakan Dana Otsus untuk kegiatan yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat,” kata Presiden saat memberikan arahan di depan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
