Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menterinya untuk segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa instruksi tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang diadakan di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (14/12).
“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi seluruh warga terdampak bencana di Sumatra, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ujar Seskab Teddy pada Senin (15/12/2025). Instruksi ini merupakan hasil dari peninjauan langsung Presiden Prabowo ke daerah-daerah terdampak bencana, termasuk kunjungannya pada 1 Desember 2025 ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh; dan Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat.
Presiden juga melakukan kunjungan kedua di Provinsi Aceh pada 7 Desember 2025, tepatnya di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh. Selanjutnya, pada 12 Desember 2025, kunjungan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah, serta di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 13 Desember 2025.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda pada Minggu (7/12), Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, bahwa lebih dari 30.000 rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan pendataan yang dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Kepala BNPB mengusulkan agar pembangunan hunian sementara dilakukan oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana, sementara pembangunan hunian tetap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mengenai anggaran, BNPB mengajukan Rp60 juta per unit untuk hunian tetap kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp30 juta per rumah. Hunian sementara yang akan dibangun memiliki luas 36 meter persegi dan dilengkapi dengan fasilitas kamar tidur, sarana MCK, dan ruangan lainnya.
