Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bagian dari budaya pendidikan nasional. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, saat menutup Rapat Koordinasi Refleksi dan Evaluasi Program Prioritas MBG Tahun 2025 yang berlangsung di Cibubur, Jakarta, pada Kamis (11/12/2025).
Wamen Atip menekankan bahwa seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) harus memastikan MBG tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi berkembang menjadi ekosistem, kultur, dan Gerakan Pendidikan Lokal yang menjangkau hingga pelosok daerah. “Pada tahun 2026, tugas kita bukan lagi sekadar mengimplementasikan, melainkan menginstitusionalisasikan MBG. Kita harus bergerak dari pelaksana program menjadi perumus strategi dampak yang berani dan terukur,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan MBG, Wamen Atip menyoroti dua dimensi utama. Pertama, Gizi sebagai Kurikulum Karakter, di mana kegiatan makan bersama tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga menjadi pembelajaran penting tentang disiplin, tanggung jawab, gotong royong, serta literasi gizi. Melalui kegiatan ini, siswa belajar mengantre, mencuci tangan, menjaga kebersihan, berbagi ruang, dan memahami pentingnya gizi seimbang serta makanan sehat.
Atip juga menginstruksikan UPT untuk memastikan tim pendamping di lapangan mengintegrasikan edukasi gizi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ke dalam proses pembelajaran, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. “Kita harus mencetak generasi yang cerdas secara kognitif sekaligus sadar gizi seumur hidup,” tegasnya.
Kedua, MBG menempatkan UPT sebagai Pusat Keunggulan Kemitraan (Center of Excellence/CoE) Sinergi. UPT di 34 provinsi diharapkan menjadi simpul strategis yang menghubungkan kebijakan pusat dengan realitas daerah. Wamen Atip menegaskan pentingnya UPT memainkan peran ganda: secara vertikal sebagai konsultan kebijakan bagi pemerintah daerah, dan secara horizontal membangun sinergi lintas sektor—kesehatan, pertanian, ekonomi lokal—untuk memastikan keberhasilan MBG.
Direktur SMP, Maulani Mega Hapsari, menyampaikan bahwa Rakor 2025 tidak hanya menghasilkan catatan evaluatif, tetapi juga dua keluaran strategis yang akan menjadi pijakan kuat pelaksanaan MBG 2026. Pertama, Dokumen Final Rekomendasi Teknis MBG kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan konsensus nasional UPT. Dokumen ini mencakup penyempurnaan standar menu harian, penguatan tata kelola keamanan pangan di sekolah, serta mekanisme pelaporan real-time yang menyesuaikan keragaman budaya dan potensi pangan lokal.
Kedua, Peta Strategi Pendampingan dan Advokasi MBG 2026 yang memuat komitmen UPT untuk bertransformasi menjadi konsultan mutu pendidikan dan agen advokasi. Dokumen ini mencakup target advokasi pemerintah daerah terkait alokasi APBD yang sinergis dengan MBG pusat serta rencana integrasi Modul Edukasi Gizi dan PHBS ke dalam program UKS di sekolah-sekolah sasaran.
Maulani menekankan bahwa hasil Rakor 2025 menjadi jawaban atas tantangan implementasi MBG sebagai investasi kognitif yang berpengaruh langsung pada mutu belajar anak. “Kita tidak hanya memberi makan, kita sedang membentuk kebiasaan sehat dan meningkatkan daya serap belajar siswa,” pungkasnya.
Dengan strategi baru ini, Kemendikdasmen menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun penguatan tata kelola, sinergi lintas sektor, dan internalisasi budaya gizi sehat di sekolah sebagai fondasi pendidikan bermutu untuk semua.
