Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat swasembada beras nasional dan menghentikan segala bentuk impor yang tidak sesuai dengan kebijakan negara. Pernyataan ini disampaikan setelah ditemukan adanya 250 ton beras ilegal yang masuk melalui Sabang, Aceh, tanpa izin dari pemerintah pusat.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (23/11/2025), Mentan Amran menyatakan, “Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut.”
Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah akan menghalau segala upaya impor beras, terutama yang dilakukan secara ilegal. “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa tidak ada alasan bagi Indonesia untuk mengimpor beras karena stok dalam negeri saat ini kuat. Berdasarkan data BPS, proyeksi produksi beras pada tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton. Kebijakan larangan impor beras juga dilaporkan berdampak pada penurunan harga beras dunia.
Mentan Amran menjelaskan, “Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi.”
Pemerintah langsung mengambil langkah tegas setelah menerima informasi awal mengenai masuknya beras tanpa izin ke Indonesia. “Kami koordinasi dengan semua pihak, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Beliau katakan tidak ada izin. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim. Bergerak cepat dan menyegel. Kami perintahkan tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mentan Amran mengungkapkan bahwa praktik impor tersebut diduga telah direncanakan sebelumnya. “Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.
Sebelumnya, Mentan Amran mengumumkan penyegelan gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin. “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” pungkasnya.
