Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menekankan pentingnya penguatan pendidikan vokasi sebagai kunci dalam memperluas penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, SE, SH, M.H., menyatakan bahwa koordinasi antar-kementerian semakin solid setelah adanya arahan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. “Jadi memang salah satu tugas kami kan menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dengan adanya pertemuan lintas kementerian proses tersebut kini dapat dilakukan lebih terintegrasi,” ujarnya, dilansir dari laman RRI, Sabtu (15/11/25).
Christina Aryani menambahkan bahwa P2MI akan menyiapkan kebutuhan kompetensi secara lebih terukur agar lulusan vokasi dapat langsung terserap pasar kerja luar negeri. “Kami akan mempersiapkan kompetensi apa yang dibutuhkan, kurikulum seperti apa yang ideal, bahasa apa yang perlu. Nah data ini bisa langsung diejawantahkan di lapangan ke SMK-SMK yang menjadi calon potensi suplai tadi,” jelasnya.
Terkait rencana pemerintah untuk melakukan perbaikan nomenklatur dalam mendukung program vokasi dan penempatan tenaga kerja, Christina menyebutkan bahwa pembahasan masih berlangsung. Ia mengatakan hal tersebut sedang dikaji sesuai kebutuhan koordinasi, namun belum dapat dipaparkan lebih jauh. “Ini kan soal pembahasan terkait dengan bonus demografi dan jadi angka itu sedang dimatangkan lintas kementerian, termasuk kesiapan suplai dari SMK dan kebutuhan negara-negara tujuan. Nanti setelah semua siap, tentu akan diumumkan,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, Menko PMK, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan penyesuaian kelembagaan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi program vokasi serta penyiapan tenaga kerja, termasuk pekerja migran Indonesia. “Yang pertama tentang kelembagaan di dalam Perpres, jadi ada nomenklatur-nomenklatur yang harus kami sesuaikan. Misalnya di dalam Perpres itu disebutkan Mendikbud, sementara pada saat ini kan ada Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek,” ujarnya.
