Headline.co.id, Kayong Utara ~ Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Konektivitas Internet di Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Hotel Mercure Pontianak pada Kamis (13/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, Romi Wijaya mengungkapkan bahwa Kabupaten Kayong Utara telah mengidentifikasi 22 lokasi yang masih menjadi blank spot atau wilayah tanpa akses internet.
Romi menekankan pentingnya percepatan konektivitas internet, terutama di daerah kepulauan dan pedalaman. “Ini menjadi hal yang sangat penting bagi percepatan konektivitas, terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pemerataan akses digital merupakan kunci untuk mendukung berbagai sektor vital seperti pendidikan, pelayanan publik, keamanan nasional, dan digitalisasi desa di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Bupati Kayong Utara berharap agar pemerintah pusat dapat memprioritaskan wilayah-wilayah dengan tantangan geografis tinggi agar segera terjangkau jaringan internet. “Kami berharap pemerintah pusat dapat memprioritaskan wilayah-wilayah dengan tantangan geografis tinggi agar segera terjangkau jaringan internet,” katanya.
Sementara itu, Marsekal Muda TNI Eko D. Indarto dari Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam) menegaskan bahwa akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara. “Di masa sekarang, akses internet menjadi prasyarat utama bagi layanan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, logistik, pariwisata, maupun keamanan nasional,” ujarnya.
Eko menambahkan bahwa pemerataan konektivitas harus dipandang sebagai bentuk keadilan sosial yang wajib diwujudkan bersama. “Ketika ruang digital menjadi ruang hidup baru bagi masyarakat, maka pemerataan konektivitas adalah keadilan yang harus kita upayakan bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa Rakor ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan forum kebijakan nasional untuk sinkronisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor industri. “Dalam forum ini, kami melakukan identifikasi faktual wilayah blank spot, menentukan prioritas percepatan pembangunan, serta mengharmonisasikan program pembangunan digital pusat dan daerah,” jelasnya.
Menurut Eko, percepatan konektivitas akan difokuskan pada wilayah perbatasan dan pedalaman, sekaligus memastikan ekosistem digital di Kalimantan Barat tumbuh secara inklusif, aman, dan berkelanjutan.
