Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Agam mengadakan Rapat Koordinasi Penegakan Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Kamis, 6 November 2025. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Agam dan bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Mhd Lutfi, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus utama pertemuan ini adalah mengevaluasi capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), yang merupakan indikator utama dalam pencegahan korupsi di daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa hingga 5 November 2025, capaian MCSP Kabupaten Agam baru mencapai 30,7 persen, yang masih jauh di bawah target nasional yang ditetapkan oleh KPK. “Angka ini perlu menjadi perhatian bersama. Masih ada waktu untuk melakukan percepatan di sisa tahun berjalan agar seluruh indikator MCSP dapat terpenuhi,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menekankan pentingnya komitmen lintas OPD untuk bekerja lebih cepat dan terukur, terutama pada delapan area intervensi MCSP, seperti perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, hingga pengawasan aset daerah. “Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen memperkuat pemantauan dan evaluasi internal agar pelaksanaan rencana aksi antikorupsi berjalan efektif dan terukur,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Iqbal mengharapkan dukungan dan pendampingan berkelanjutan dari Satgas KPK dalam bentuk pembinaan, penyuluhan, serta fasilitasi koordinasi lintas lembaga. “Kami berharap KPK terus memberikan arahan dan bimbingan, terutama dalam memperkuat sistem pencegahan dan menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi,” ujarnya.
Sinergi Pemerintah Kabupaten Agam dan KPK juga diarahkan untuk memperluas literasi antikorupsi di sektor publik, meningkatkan transparansi layanan, dan memastikan integritas menjadi budaya kerja di seluruh level birokrasi daerah. (MC Agam/Andri)
