Headline.co.id (Semarang) ~ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi, khususnya institusi pendidikan kesehatan masyarakat, dalam memperkuat ketangguhan bangsa menghadapi risiko bencana. Pernyataan ini disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, M.MB, saat menjadi narasumber pada Plenary Session 3 bertema “Kolaborasi Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Bencana” dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Institut Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) Tahun 2025, yang digelar di Ungaran, Semarang, Sabtu (1/11/2025).
Rakernas AIPTKMI tahun ini mengangkat tema “Peran Institusi Pendidikan Tinggi dan Tenaga Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung Asta Cita: Penguatan Strategi Promotif dan Preventif yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.” Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan program studi kesehatan masyarakat, akademisi, serta perwakilan lembaga mitra.
Dalam paparannya, Pangarso menilai bahwa tantangan kebencanaan di Indonesia semakin kompleks, seiring meningkatnya frekuensi dan dampak bencana akibat perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan degradasi lingkungan. Menurutnya, pendekatan penanggulangan bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif, tetapi harus berbasis ilmu pengetahuan dan bersifat preventif.
“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun basis pengetahuan kebencanaan, melahirkan riset inovatif, serta mencetak tenaga profesional yang kompeten di bidang kesiapsiagaan,” ujar Pangarso. Ia menambahkan bahwa BNPB memandang kampus sebagai mitra utama dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional melalui pendidikan dan riset yang aplikatif.
Baca juga: BNPB Tinjau Penanganan Banjir Semarang, Bentuk Satgas Pompanisasi dan Tambah Armada Operasi Cuaca
BNPB, lanjutnya, mendorong kolaborasi konkret dengan dunia akademik, antara lain melalui program literasi kebencanaan bagi mahasiswa dan pengembangan KKN Tematik Desatana. “Krisis iklim dan pandemi telah mengajarkan kita bahwa pendekatan kebencanaan harus multidisiplin. Di sinilah peran perguruan tinggi kesehatan masyarakat menjadi sangat penting,” tuturnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, SH., M.Kes., yang hadir sebagai unsur pengarah BNPB, menilai bahwa profesi tenaga kesehatan masyarakat memiliki posisi strategis di setiap tahapan penanggulangan bencana, baik pada fase pra-bencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.
Menurutnya, tenaga kesehatan masyarakat dapat berkontribusi tidak hanya pada klaster kesehatan, tetapi juga di bidang logistik, perlindungan, pendidikan, dan pemulihan sosial. “Kemampuan mereka dalam analisis risiko, komunikasi publik, promosi kesehatan, serta pemberdayaan komunitas menjadikan profesi ini tulang punggung dalam sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi,” ujar Ivan.
Pangarso juga menyoroti pentingnya keselarasan antara upaya penanggulangan bencana dan arah kebijakan nasional sektor kesehatan. Ia mencontohkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Enam Pilar Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan menekankan perlunya memperkuat strategi promotif dan preventif. Hal ini, menurutnya, menuntut perguruan tinggi untuk melahirkan lulusan yang adaptif, inovatif, dan profesional dalam menghadapi kompleksitas tantangan kesehatan dan kebencanaan.
“Ketangguhan masyarakat dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, hingga almamater,” tegas Pangarso dalam penutupan sesinya. “Kampus bukan hanya tempat menghasilkan lulusan, tapi juga ruang tumbuhnya inovasi sosial dan ilmiah yang berdampak langsung bagi masyarakat.”
BNPB berharap melalui forum Rakernas AIPTKMI ini, lahir berbagai rekomendasi dan strategi implementatif dalam penguatan pendidikan serta profesi kesehatan masyarakat yang berorientasi pada ketangguhan bencana nasional.
Baca juga: Kemlu RI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Kerusuhan Pasca Pemilu di Tanzania
