Headline.co.id (Jakarta) ~ Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa kondisi Indonesia tetap aman dan kondusif bagi investor untuk menanamkan modal maupun mengembangkan usaha, meski sempat terjadi dinamika unjuk rasa beberapa hari terakhir. Hal tersebut ia sampaikan di Jakarta, Selasa (3/9/2025), sebagai bentuk kepastian bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Eddy menilai, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus membuka ruang kritik yang sehat selama tidak anarkis dan merusak fasilitas umum.
Baca juga: Tragedi di Lima: Staf KBRI Indonesia Meninggal Dunia Akibat Penembakan
Eddy menekankan bahwa dinamika politik merupakan bagian dari sistem demokrasi di Indonesia yang termasuk salah satu terbesar di dunia. Pemerintah, kata dia, selalu berupaya responsif terhadap kritik dan masukan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan dunia usaha.
Menurutnya, komunikasi aktif antara pemerintah, pelaku usaha, emiten, dan investor menjadi sinyal positif yang menunjukkan dunia usaha tidak perlu khawatir secara berlebihan.
“Stabilitas ekonomi nasional adalah fondasi utama. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi tetap positif, cadangan devisa kuat, dan sistem perbankan relatif sehat. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujar Eddy.
Baca juga: Kronologi Penembakan Staf KBRI Indonesia di Peru hingga Tewas di Lokasi
Selain menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah juga dinilai konsisten melakukan pembenahan untuk menciptakan kepastian hukum serta memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme. Langkah ini, kata Eddy, penting untuk memastikan investasi di Indonesia tetap terlindungi dan kondusif.
“Kami sejak awal menekankan pentingnya investasi bebas dari pungli dan premanisme. Sampai saat ini pembenahan masih terus dilakukan agar dunia usaha mendapat jaminan kepastian,” tegasnya.
Baca juga: Promosi Wonderful Indonesia di India, Kemenpar Bidik 800 Ribu Wisatawan pada 2025
Lebih lanjut, Eddy mengingatkan bahwa kerusuhan hanya akan merugikan masyarakat. Jika investor hengkang akibat ketidakstabilan, dampaknya bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak menjaga demokrasi dengan damai.
“Mari kita rawat ruang menyampaikan pendapat ini secara tertib demi kebaikan bersama. Jika anarki terjadi, rakyat yang paling dirugikan,” kata Eddy.
Baca juga: Ada Ulat hingga Jangkrik di Lauk MBG SMPN 2 Sewon, DPRD Bantul Soroti Lemahnya Quality Control
