Headline.co.id (Pekanbaru) — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya langkah preventif dan penegakan hukum dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), saat meninjau langsung kondisi terkini di sekitar Pangkalan Udara TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin (28/7).
Dalam kunjungannya, Gibran menyampaikan apresiasi atas kerja terpadu berbagai pihak dalam meredam karhutla di wilayah rawan tersebut. Ia menyebut cuaca mendung yang menyelimuti wilayah itu saat pesawatnya mendarat sebagai hasil nyata dari operasi modifikasi cuaca (OMC) yang telah digelar sejak awal Mei.
“Saya apresiasi Kepala BNPB, Gubernur, Wali Kota, Forkopimda, dan seluruh kementerian/lembaga yang terlibat. Modifikasi cuacanya berhasil dan kondisinya terpantau aman terkendali,” ungkap Gibran.
Meski situasi kini dinyatakan aman, Gibran menegaskan bahwa upaya pencegahan harus terus diperkuat. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa kompromi terhadap para pelaku pembakaran lahan.
“Monitoring dan deteksi dini sangat penting, ditambah dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Harus ada efek jera,” tegasnya.
Mitigasi Dini dan Langkah Tegas
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran menyuarakan perlunya penguatan regulasi serta pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi merusak lingkungan. Ia menyoroti penangkapan 51 tersangka pembakaran lahan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggaran.
“Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi agar pembukaan lahan tetap sesuai aturan. Penegakan hukum harus tegas,” ujar Gibran.
Operasi Udara dan Teknologi Terkini Redam Titik Api
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan memaparkan keberhasilan operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan sejak 2 Mei 2025. Selama periode itu, telah dilakukan 48 sortie dengan total waktu terbang lebih dari 64 jam dan penyebaran 43.600 kilogram bahan semai untuk pembasahan lahan gambut.
“Alhamdulillah, 90 persen berhasil. Saat ini sudah tidak ada hotspot di Riau,” ujar Budi.
BNPB juga mengerahkan tiga helikopter patroli udara dengan total 69 sortie dan waktu terbang lebih dari 212 jam. Selain itu, lima helikopter water bombing telah menjatuhkan lebih dari 4,5 juta liter air ke lokasi terdampak yang sulit dijangkau dari darat.
Fokus pada Pencegahan dan Penegakan Hukum
Budi Irawan menegaskan bahwa mayoritas karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Oleh karena itu, langkah penindakan hukum menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi penanganan.
“Kami evaluasi, 90 persen kebakaran akibat aktivitas manusia. Para tersangka sudah diamankan, dan proses hukum terus berjalan untuk memberikan efek jera,” tutupnya.
Dengan sinergi antara teknologi mitigasi, respons cepat, dan langkah hukum tegas, pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam melindungi hutan dan masyarakat dari ancaman karhutla yang berulang. Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan agar upaya ini berkelanjutan dan tidak berhenti hanya saat asap mulai reda.
