Headline.co.id (Jakarta) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat strategis bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/7). Fokus utama pertemuan ini adalah membahas strategi kebijakan fiskal dan arah belanja negara dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang tengah digodok bersama DPR RI.
Usai rapat tertutup tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan menyeluruh terkait reformasi fiskal dan pengendalian defisit anggaran agar tetap dalam batas aman tanpa mengabaikan fungsi APBN sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan agar kita bisa mendapatkan penerimaan yang memadai. Belanja negara difokuskan pada program-program penting,” ungkap Sri Mulyani kepada awak media di halaman Istana Merdeka.
Menurut Sri Mulyani, Presiden menekankan pentingnya menjaga defisit APBN pada level yang stabil, namun tetap mengedepankan peran APBN sebagai instrumen counter-cyclical yang dapat menjaga daya tahan ekonomi di tengah dinamika global.
“Beliau mengatakan, kalau kita bisa merancang APBN yang meningkatkan kepercayaan pasar, menjaga stabilitas, maka peran APBN dalam menopang pertumbuhan ekonomi akan optimal,” tambahnya.
Tak hanya pada aspek fiskal, Presiden Prabowo turut menyoroti pentingnya deregulasi sebagai langkah strategis untuk mendorong iklim investasi dan dunia usaha yang lebih sehat. Langkah ini dianggap vital dalam memperkuat peran sektor swasta sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
“Bapak Presiden menekankan pentingnya perbaikan regulasi agar dunia usaha bisa tumbuh. Tidak semuanya harus bergantung pada APBN. Beliau juga mendorong adanya Dana Antara dan peningkatan tata kelola,” jelas Menkeu.
Sri Mulyani belum memberikan rincian mengenai angka dan proyeksi akhir dalam rancangan APBN 2025, namun memastikan bahwa semua garis besar kebijakan akan dipaparkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR RI, 15 Agustus mendatang.
Rapat ini menjadi penanda awal keseriusan pemerintahan Prabowo dalam menata ulang fondasi fiskal nasional, memperkuat keberlanjutan ekonomi, serta membuka ruang pertumbuhan baru lewat reformasi dan deregulasi menyeluruh.
