Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia berencana menerapkan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi seluruh pegawai, termasuk PNS, TNI-Polri, BUMN, BUMD, hingga pegawai swasta. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 yang mengubah PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera.
Baca juga: Perubahan Jumlah TPS di Pilkada 2024: KPU Gunungkidul Lakukan Pemetaan Ulang
Iuran Tapera akan dipotong sebesar tiga persen dari gaji pegawai setiap bulannya. Bagi karyawan perusahaan, potongan ini terdiri dari 0,5 persen yang ditanggung oleh perusahaan dan 2,5 persen oleh pekerja. Sementara untuk pekerja lepas, seluruh potongan sebesar tiga persen harus ditanggung sendiri.
Dana Tapera ini harus disetorkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan bisa dicairkan ketika peserta telah pensiun, mencapai usia 58 tahun, meninggal dunia, atau tidak memenuhi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut. Adapun kriteria peserta Tapera meliputi ASN, anggota Polri, prajurit TNI, pekerja BUMN dan BUMD, serta karyawan swasta yang berpenghasilan minimal sebesar upah minimum dan berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah saat mendaftar.
Baca juga: Pencurian Ternak Menjelang Idul Adha Marak di Bantul, Polisi Giatkan Pengamanan
Menurut regulasi baru ini, para pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program ini paling lambat pada 2027 mendatang. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat.
Salah satu kritik tajam datang dari Mahfud MD, yang menyatakan bahwa kebijakan iuran Tapera tidak masuk akal secara matematis. Melalui akun X pribadinya pada Kamis, 30 Mei 2024, Mahfud mengungkapkan keraguannya mengenai kemampuan program ini untuk membantu pekerja mendapatkan rumah.
“Kalau tidak ada kebijakan jaminan betul-betul akan mendapat rumah dari Pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal,” ungkap Mahfud.
Ia kemudian menjelaskan perhitungannya, “Orang yang mendapat gaji Rp 5 juta per bulan kalau menabung 30 tahun dengan potongan sekitar 3% per bulan hanya akan sekitar Rp 100 juta. Untuk sekarang pun Rp 100 juta tidak akan dapat rumah apalagi 30 tahun yang akan datang, ditambah bunganya sekalipun.”
Baca juga: Perampokan di Pantai Cangkring, Bantul: Korban Terancam Senjata Api
Mahfud menambahkan, meski dana Tapera nantinya bisa dicairkan dengan bunganya sekaligus, ia masih meragukan hal itu akan cukup untuk membantu pekerja membeli rumah. “Potongan tabungan yang 3% untuk Tapera itu ada bunganya, tapi akumulasi bunga itu sepertinya tidak akan punya arti signifikan bagi keseluruhannya untuk membeli sebuah rumah kelak. Terlebih bagi mereka yang harus berhenti kerja tidak sampai 30 tahun, misalnya, karena pensiun atau sebab lain.”
Pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan kritik dan penolakan yang disuarakan oleh berbagai pihak terkait kebijakan ini. Diskusi lebih lanjut dan transparansi mengenai perhitungan serta jaminan dari pemerintah diharapkan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat dan memastikan tujuan program Tapera untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau dapat tercapai.
Terimakasih telah membaca Pemerintah Terapkan Iuran Tapera untuk Semua Pegawai: Mahfud MD Kritik Kebijakan semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa baca berita lainnya di Headline.co.id atau bisa juga baca berita kami di Google News Headline dan ikuti berita terbaru di Chanel WA Headline.
Baca juga: SMP N 1 Kasihan Diserang: Satpam Terluka Akibat Penyerangan oleh Siswa Sekolah Lain
