Headline.co.id (Jakarta) ~ Pengawasan laut di Indonesia saat ini dinilai melemah, belakangan ini pencurian ikan kian marak. penilian tersebut dilontarkan oleh koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan.
Menurut Abdi buktinya adalah informasi danya pencurian ikan oleh puluhan kapal asing beberapa waktu lalu di perairan Natuna.
Kabar tersebut viral di Sosmed melalui video unggahan Dedek Ardiansyah. Salah satu video berdurasi 1 menit dan 9 detik yang diunggah pada Kamis, 26 Desember 2019, memperlihatkan sejumlah kapal pencuri ikan dari Vietnam yang beroperasi sejak 17 Desember hingga 24 Desember 2019. Ada juga video berdurasi sekitar 4 menit yang diunggahnya. Dedek Ardiansyah di akun media sosialnya mengaku mengambil gambar video itu pada 23 Desember 2019.
Dedek menjelaskan, sekitar 20 pasang kapal itu beraktivitas sebagai kapal pukat gandeng (2 kapal 1 jaring). Kapal pukat seperti ini dilarang di Indonesia selain karena merusak karang, tapi juga karena semua jenis ikan ikut terjaring, termasuk anak ikan. Dalam videonya Dedek menyampaikan bahwa video tersebut diambil di antara koordinat 04.10.000 – 109.10.000 yaitu masih wilayah Perairan Natuna Utara.
Hal ini juga sempat disorot oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti.
“Tidak ada upaya nyata dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) atau AL (Angkatan Laut) untuk melakukan intercept terhadap masuknya kapal ikan asing tersebut,” ujar Abdi melalui pesan singkat, Sabtu (28/12/2019).
Abdi menambahkan dengan kembalinya kapal pencuri ikan di perairan Indonesia ini mengindifikasi transformasi sistem pengawasan dari Satgas 115 ke Bakamla dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) belum berjalan baik.
Dia menduga kemungkinan besar, ketidakhadiran kapal pengawas disebabkan habisnya biaya operasi yang memang sangat terbatas.
Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin mengatakan bahwa alasan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang tengah melakukan operasi senyap atas aksi tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal.
“Pencurian ikan terjadi di depan mata, bukan sembunyi-sembunyi seperti penyelundupan narkoba sehingga kehadiran aparat sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan penegakan hukum,” ucap Arifuddin.
Arifuddin berpendapat bahwa presiden perlu memerintahkan panglima TNI untuk melakukan patroli di perairan Natuna.
Dia menilai aktivitas pencurian ikan yang sangat dekat dengan daerah tangkapan nelayan tradisional sudah mengkhawatirkan.
Lebih jauh, menurut Arifuddin, pemerintah harus melindungi nelayan dan menegakkan hukum di laut Indonesia dari pencurian ikan.
“Ini juga terkait dengan wibawa pemerintah Indonesia di mata internasional yang mempunyai hak kedaulatan penuh atas laut teritorial,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji menindak tegas pelaku pencuri ikan di perairan laut Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Janji itu di sampaikan di Sungailiat, Sabtu (16/11/2019) saat menerima laporan nelayan daerah itu pada acara dialog dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan Sungailiat.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak penegak hukum untuk melakukan tindakan pencurian ikan,” ujar Edhy Prabowo.
Hanya saja, menurut Edhy Prabowo, barang bukti dari pelaku pencurian ikan seperti kapal tidak akan dilakukan penenggelaman atau pembakaran. Sebab, kapal tersebut masih dapat dimanfaatkan bagi nelayan setempat.
“Tidak semua barang bukti dari pelaku pencurian dimusnahkan, tetapi dapat dimanfaatkan oleh nelayan jika pemanfaatannya dianggap sesuai ketentuan,” ujarnya.
