Headline.co.id, Denpasar ~ Pemerintah menyinkronkan pembangunan infrastruktur kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dengan perencanaan energi untuk memastikan pengembangan teknologi digital di Indonesia berjalan berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026). Sinkronisasi diperlukan karena pusat data dan AI Factory membutuhkan pasokan energi yang memadai, sementara kebutuhan tambahan daya untuk pusat data diperkirakan mencapai 20 gigawatt atau 20.000 megawatt. Pemerintah juga akan mendorong investasi pusat data agar melibatkan pengusaha nasional dan daerah di lokasi investasi.
Meutya mengatakan pembangunan pusat data dan AI Factory tidak seharusnya direncanakan secara terpisah oleh masing-masing sektor. Menurut dia, infrastruktur digital perlu disusun bersama dengan perencanaan energi karena energi merupakan salah satu fondasi keberlanjutan pengembangan AI.
“Hal-hal terkait dengan pembangunan AI Factory, termasuk data center AI Factory, itu harus dilakukan tidak lagi secara terpisah sektor per sektor, tapi dalam sebuah koordinasi yang kuat,” ujar Meutya dalam Bali Tech Week 2026.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Infrastruktur AI Harus Terhubung dengan Perencanaan Energi
Meutya menilai koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi langkah strategis. Keterhubungan kebijakan sektor digital dan energi diperlukan agar kebutuhan infrastruktur teknologi dapat diselaraskan dengan ketersediaan pasokan energi.
“Koordinasi yang kuat dengan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi penting karena di dalamnya ada ekosistem energi yang berkaitan dengan keberlangsungan pengembangan artificial intelligence,” jelasnya.
Menurut Meutya, pembangunan infrastruktur AI perlu mempertimbangkan kesiapan ekosistem pendukungnya. Dengan koordinasi lintas sektor, pengembangan pusat data dan AI Factory diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mengikuti perencanaan energi yang mendukung operasional fasilitas tersebut.
Bahlil mendukung gagasan sinkronisasi pembangunan pusat data dan penyediaan energi. Ia menyatakan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital penting untuk memetakan kebutuhan listrik pusat data yang akan dibangun di Indonesia.
“Saya akan minta data lokasi dari teman-teman yang akan membangun data center, supaya supply energinya itu bisa langsung disediakan,” ujar Bahlil.
Kebutuhan Daya Pusat Data Capai 20 Gigawatt
Bahlil menyebut kebutuhan tambahan daya untuk mendukung pengembangan pusat data diperkirakan mencapai 20 gigawatt atau 20.000 megawatt. Besarnya kebutuhan tersebut membuat perencanaan lokasi pusat data dan penyediaan energi perlu dilakukan secara terkoordinasi.
Pemetaan lokasi pembangunan pusat data akan menjadi bagian penting dalam penyiapan pasokan energi. Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan listrik dapat disediakan sejalan dengan rencana pembangunan fasilitas digital.
Selain listrik, operasional pusat data juga membutuhkan sumber daya signifikan lainnya, termasuk air. Bahlil mengatakan pusat data membutuhkan teknologi dan modal besar, tetapi penyerapan tenaga kerja langsungnya relatif terbatas.
Kondisi itu membuat pemerintah perlu memperhatikan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat di sekitar lokasi investasi. Pengembangan pusat data tidak hanya diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital, tetapi juga diharapkan menciptakan aktivitas ekonomi bagi daerah.
Investasi Pusat Data Didorong Libatkan Pengusaha Lokal
Bahlil menegaskan investasi teknologi tinggi tidak boleh hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk. Menurut dia, investasi pusat data juga harus membuka peluang usaha bagi pengusaha nasional dan pengusaha daerah.
“Kita akan membuat satu regulasi yang win-win. Kita silakan mereka masuk, tapi juga hargai, dan bagaimana berkolaborasi dengan pengusaha nasional, pengusaha daerah di mana investasi itu akan dilakukan,” tegas Bahlil.
Ia menyampaikan investor asing tetap dipersilakan menanamkan modal di Indonesia. Namun, investor tersebut perlu memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam ekosistem bisnis pusat data.
Pelibatan pengusaha nasional dan daerah dinilai penting karena pusat data menggunakan teknologi dan modal dalam jumlah besar, sedangkan penyerapan tenaga kerja langsung relatif terbatas. Melalui kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, manfaat investasi diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang bersinergi. Bukan hanya persoalan nilai uang,” ujarnya.
Pemerintah Kejar Pengembangan AI Berkelanjutan
Koordinasi sektor energi dan digital serta pengaturan investasi yang mendorong kolaborasi menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pengembangan AI dan pusat data berlangsung secara berkelanjutan.
Pemerintah juga berupaya agar pembangunan infrastruktur digital berjalan seiring dengan kesiapan pasokan energi nasional. Di sisi lain, investasi pusat data diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas teknologi, tetapi turut membangun kapasitas ekonomi daerah.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat daya saing industri digital nasional dan memastikan manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
