Bebas Denda! Ini Daftar Daerah Beri Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor ~ Headline.co.id (Jakarta). Buat kalian yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor namun sudah lewat tanggalnya tidak perlu khawatir karena sejumlah daerah di Indonesia ini memberikan keringanan berupa penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak bermotor.
Baca juga: Antisipasi DBD, Satlantas Polres Ponorogo Fogging Lingkungan Mapolres
Berdasarkan pantauan Headline.co.id saat ini terdapat 3 daerah yang masih memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Lewat pemutihan ini masyarakat tidak dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan denda keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan. Jadi cukup membayar pokok pajak sesuai besaran yang telah ditentukan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Baca juga: Kunjungi BNPB, Mahasiswa Unhan Belajar Penanggulangan Bencana
Periode pembebasan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor memiliki jadwal yang berbeda di masing-masing wilayah. Berikut rangkumannya:
- Aceh
Pemerintah Aceh menawarkan program pemutihan denda penunggak pajak kendaraan bermotor bertahun-tahun hingga Maret 2022. Kebijakan ini sudah dimulai pada November 2021 lalu.
Aturan pemutihan pajak itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2021. Pergub itu memuat tentang ‘Pembebasan Dan/Atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pajak Progresif Pada Situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019’.
Baca juga: Sempat Surut, Banjir Kembali Kepung Enam Kecamatan di Pasuruan
Berikut ini relaksasi yang diberikan:
- Kendaraan Bermotor yang menunggak PKB satu sampai dengan empat tahun dibebaskan sanksi administrasi berupa denda PKB dan Pajak Progresif.
- Kendaraan Bermotor yang menunggak pajak di atas empat tahun dikenakan pokok PKB sebanyak empat tahun PKB dan dibebaskan sanksi administrasi berupa denda PKB dan Pajak Progresif.
- Sumatera Barat
Selanjutnya adalah Sumatera Barat (Sumbar). Dikutip dari situs resmi Pemprov Sumbar, masa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berlaku hingga 15 Maret 2022.
Baca juga: Rubah Bentuk! Wakil Bupati Purworejo Harap IBISA Miliki Jangkauan Yang Lebih Luas
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran PKB dan BBNKB serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Jambi
Terbaru, Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor. Dalam situs Samsat Jambi, relaksasi ini berlaku mulai tanggal 7 Januari hingga 30 April 2022.
Adapun syarat dan ketentuannya, sebagai berikut:
- Pembebasan pokok dan sanksi administratif BBNKB-II untuk permohonan balik nama dalam dan luar daerah;
- Pembebasan pokok dan sanksi administratif BBN-KB lelang;
- Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat tanggal jatuh tempo;
- Pembebasan sanksi administratif BBNKB-I; dan
- Pembebasan sanski administratif pendaftaran PKB I, II, dan lelang yang telah lewat tanggal jatuh tempo
Baca juga: 1.093 KK Terdampak Banjir di Kabupaten Empat Lawang
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
