Headline.co.id, Sleman ~ Pemerintah Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) pada Senin (28/9/2026). Musyawarah yang berlangsung di Gedung Serbaguna setempat itu membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Margomulyo Tahun 2027. Forum tersebut menetapkan proyeksi belanja strategis sebesar Rp8.144.760.750 untuk mendukung pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.
Selain membahas draf RKP 2027, Musrenbangkal Margomulyo juga merumuskan Daftar Usulan RKP dan Non-PUPM 2028 serta melakukan sinkronisasi program Dana Keistimewaan (Danais). Pembahasan diarahkan untuk menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan warga dan menyesuaikannya dengan ketersediaan sumber pendanaan.
Musrenbangkal Margomulyo Bahas Prioritas Pembangunan
Musyawarah tersebut dipandu oleh Pangripto Margomulyo, Septiana Dwi Cahyani. Forum lintas sektor itu diikuti unsur yang terlibat dalam perencanaan pembangunan kalurahan, termasuk jajaran Forkopimka, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), dan tokoh masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Proyeksi belanja Rp8.144.760.750 menjadi bagian penting dalam pembahasan arah pembangunan Margomulyo pada 2027. Anggaran tersebut dikaitkan dengan rencana kerja yang mencakup sektor fisik dan pemberdayaan, sehingga penyusunan prioritas tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Anggota DPRD Sleman, Sukamto, memberikan perhatian terhadap penetapan skala prioritas dalam RKP 2027. Ia menekankan pentingnya akurasi perencanaan agar program yang diajukan benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat.
Sukamto juga mendorong masyarakat mematangkan usulan program melalui skema Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) legislatif sejak satu tahun sebelum program dilaksanakan. Menurut arahan tersebut, penyusunan usulan lebih awal diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam proses perencanaan.
Pemberdayaan Generasi Muda Jadi Perhatian
Anggota DPRD Sleman lainnya, Haryono, menyoroti pentingnya memperkuat porsi pemberdayaan bagi generasi muda dalam RKP 2027. Perhatian itu berkaitan dengan kondisi Kapanewon Seyegan yang saat ini berada dalam status zona merah peredaran narkoba.
Karena itu, RKP 2027 Margomulyo dituntut mengakomodasi program pembinaan yang bersifat proaktif. Program tersebut diarahkan untuk menekan penyalahgunaan obat terlarang sekaligus mengurangi kriminalitas jalanan atau klitih.
Masuknya isu narkoba dan kriminalitas jalanan dalam pembahasan Musrenbangkal menunjukkan bahwa agenda pembangunan kalurahan tidak hanya menyangkut sektor fisik. Pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda, juga ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjawab persoalan sosial di wilayah Seyegan.
Haryono menekankan urgensi porsi pemberdayaan tersebut sebagai bagian dari instrumen RKP 2027. Namun, bahan artikel tidak merinci bentuk program pembinaan yang akan dijalankan maupun target penurunan penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas jalanan.
Sumber Pendanaan Perlu Diperluas
Besarnya ekspektasi terhadap pembangunan Margomulyo berpotensi menghadapi keterbatasan pagu murni kalurahan. Kondisi itu mendorong Panewu Seyegan, Agung Endarta, dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman, Y. Purnama Kristiawan, merekomendasikan diversifikasi sumber pendanaan.
Keduanya mendorong pemanfaatan instrumen pendukung di luar pagu murni kalurahan. Sumber yang disebut lain Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari kepala daerah serta optimalisasi sinergi serapan dana Pokir Dewan.
Usulan diversifikasi pendanaan tersebut disampaikan untuk mengantisipasi kemungkinan tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat dibiayai melalui anggaran murni kalurahan. Dengan memperluas sumber pembiayaan, program yang masuk dalam RKP 2027 diharapkan tetap dapat diselaraskan dengan prioritas masyarakat.
Musrenbangkal Margomulyo juga membahas usulan untuk RKP dan Non-PUPM 2028 serta sinkronisasi Danais. Dengan demikian, forum tidak hanya menyusun rencana kerja untuk 2027, tetapi turut menyiapkan usulan pembangunan pada tahun berikutnya dan menyelaraskannya dengan program Dana Keistimewaan.
Pengawalan Melibatkan Unsur Wilayah
Proses penyusunan RKP 2027 mendapat pengawalan dari jajaran Forkopimka, BPKal, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mendukung penyusunan postur anggaran dan program pembangunan Margomulyo.
Dengan proyeksi belanja strategis Rp8.144.760.750, Pemerintah Kalurahan Margomulyo menempatkan pembangunan fisik dan pemberdayaan sebagai bagian dari agenda 2027. Rencana itu sekaligus diarahkan untuk mendukung pengentasan persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan obat terlarang dan kriminalitas jalanan di wilayah yang disebut berstatus zona merah narkoba.
Postur anggaran dan rencana kerja yang dibahas dalam Musrenbangkal tersebut diharapkan mampu mengakselerasi kesejahteraan masyarakat Margomulyo secara holistik.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
