Headline.co.id, Bener Meriah ~ Redelong, Wakil Bupati Bener Meriah H. Armia mendorong pengkajian risiko bencana secara partisipatif menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif Kabupaten Bener Meriah 2026 di Seladang Caffe, Jalan Lintas Takengon-Bireuen, Senin (28/9/2026). Menurut Armia, langkah tersebut diperlukan karena Bener Meriah berada di kawasan pegunungan dan perbukitan serta memiliki jalur sesar aktif yang meningkatkan risiko bencana. Ia meminta hasil pengkajian digunakan untuk memperkuat pembangunan agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga ketangguhan menghadapi bencana.
Armia mengatakan kondisi geografis Bener Meriah membuat upaya antisipasi bencana perlu dilakukan secara serius. Wilayah yang berada di kawasan pegunungan dan perbukitan itu juga memiliki jalur sesar aktif sehingga pemetaan risiko menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia menilai kejadian banjir bandang dan tanah longsor pada akhir Desember 2025 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah. Peristiwa tersebut, menurut dia, menunjukkan perlunya memastikan setiap pembangunan memperhatikan potensi ancaman serta kemampuan masyarakat dan desa dalam menghadapi bencana.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Masyarakat Diminta Terlibat dalam Pemetaan Risiko
Dalam kegiatan tersebut, Armia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat. Menurutnya, warga merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi wilayah tempat mereka tinggal, termasuk titik rawan longsor, lokasi banjir, dan jalur evakuasi.
“Pengkajian risiko bencana secara partisipatif merupakan langkah strategis. Masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui kondisi wilayah, termasuk titik rawan longsor, lokasi banjir, dan jalur evakuasi,” ujar Armia.
Ia meminta peserta memetakan tiga aspek utama dalam pengkajian risiko bencana, yakni ancaman atau hazard, kerentanan atau vulnerability, serta kapasitas atau capacity yang dimiliki masyarakat dan desa.
Pemetaan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengidentifikasi ancaman bencana. Armia juga meminta pengkajian memperhatikan tingkat kerentanan wilayah dan kapasitas yang tersedia sebagai dasar untuk menentukan langkah penanggulangan secara lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Selain itu, pemetaan perlu mempertimbangkan kearifan lokal dan semangat gotong royong. Dua hal tersebut dinilai menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perlu dimasukkan dalam proses pengkajian partisipatif.
Hasil Kajian Diharapkan Masuk Dokumen Perencanaan
Armia berharap hasil pengkajian risiko bencana dapat menjadi dasar penyusunan sejumlah dokumen perencanaan daerah. Dokumen tersebut meliputi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata ruang yang berbasis mitigasi bencana.
Hasil kajian juga diharapkan mendukung penyusunan dokumen R3P dan Jitupasna lanjutan. Dengan demikian, pengkajian yang dilakukan secara partisipatif tidak berhenti pada pemetaan kondisi, tetapi dapat digunakan untuk memperkuat arah pembangunan dan penanggulangan bencana di Bener Meriah.
Armia menegaskan tujuan pembangunan daerah ke depan bukan semata-mata memulihkan kondisi setelah bencana, melainkan membangun ketangguhan. “Harapan kita, Bener Meriah ke depan bukan hanya pulih, tetapi menjadi kabupaten yang tangguh bencana, Islami, maju, dan berkelanjutan,” katanya.
Akademisi dan Pemangku Kepentingan Dilibatkan
Kegiatan Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif Kabupaten Bener Meriah 2026 turut dihadiri Kalak BPBD Bener Meriah Ilham Abdi, unsur DMC Dompet Dhuafa, Posko Relawan Alang Tulung Beret Berbantu (RATB), Ketua LPKH Gunung Geureudong, serta reje dari Desa Rembune, Pantan Pediangan, dan Bukit Mulie.
Kehadiran unsur pemerintah, relawan, lembaga, dan perwakilan desa menjadi bagian dari pelibatan berbagai pihak dalam pengkajian risiko bencana. Armia juga menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dan seluruh pemangku kepentingan agar hasil kajian lebih komprehensif serta sesuai dengan kondisi lapangan.
Melalui pengkajian tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperoleh gambaran mengenai ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang dimiliki wilayah serta masyarakat Bener Meriah. Gambaran itu selanjutnya diharapkan menjadi pertimbangan dalam pembangunan daerah yang berbasis mitigasi dan ketangguhan bencana.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
