Headline.co.id ~ Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Keputusan itu disampaikan setelah Presiden berdiskusi dengan akademisi dan pakar dari sejumlah lembaga riset serta perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pemerintah menyiapkan strategi pencegahan karhutla melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), pelibatan masyarakat desa, serta dukungan ekonomi bagi warga di sekitar kawasan hidrologi gambut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN akan diarahkan untuk mengutamakan pencegahan, khususnya di wilayah bergambut. Badan tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh ilmuwan serta profesional.
BPGMN Diperkuat untuk Pencegahan Karhutla
Raja Juli menyebut pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan penting dalam pertemuan Presiden bersama para ilmuwan. Lembaga itu akan menjalankan fungsi pencegahan karhutla sekaligus pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.
Menurut Raja Juli, pendekatan pencegahan dinilai lebih penting dibandingkan penanganan yang bersifat reaktif setelah kebakaran terjadi. Pemerintah juga akan menyiapkan anggaran untuk mendukung fungsi pencegahan dan pengelolaan ekosistem tersebut.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.
BPGMN akan diarahkan untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli menilai pembentukan badan tersebut juga menunjukkan keterbukaan Presiden dalam menerima masukan dari kalangan ilmuwan, termasuk evaluasi dan kritik terhadap kebijakan pengelolaan gambut serta pencegahan karhutla.
“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” tutur Menhut.
BRIN Perbarui Deteksi Hotspot dengan AI
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan BRIN diminta mendukung peran BPGMN, terutama melalui penguatan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas atau hotspot.
Arif menyebut BRIN selama ini telah melakukan pemantauan tersebut dan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Sistem itu akan terus diperbarui dengan teknologi AI untuk membantu mengantisipasi karhutla lebih awal.
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif.
Selain penggunaan teknologi, diskusi juga membahas sejumlah perangkat pendukung pencegahan dan pemadaman. Beberapa di antaranya adalah water injection, pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif untuk pemadaman.
Pencegahan Karhutla Berbasis Desa
Pemerintah juga menyiapkan pendekatan pencegahan presisi berbasis desa dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) disebut menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pendekatan tersebut.
Arif mengatakan pelibatan masyarakat desa didasarkan pada kepercayaan bahwa warga memiliki keterikatan kuat dengan sumber daya di wilayah sekitarnya. Karena itu, pencegahan karhutla tidak hanya mengandalkan teknologi dan kebijakan dari tingkat pusat.
“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” kata Kepala BRIN.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sekitar kawasan gambut sebagai bagian dari upaya mendeteksi dan mencegah kebakaran sejak dini. Pemerintah membahas strategi teknis bersamaan dengan penguatan peran masyarakat di tingkat desa.
Solusi Ekonomi bagi 41 Juta Warga
Strategi pemerintah juga mencakup aspek ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut. Arif Satria menyebut sekitar 41 juta masyarakat berada di kawasan tersebut sehingga mata pencaharian perlu menjadi bagian dari strategi jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tuturnya.
Dalam diskusi, sagu dibahas sebagai salah satu alternatif untuk jangka panjang karena membutuhkan waktu sekitar delapan tahun. Kopi dipertimbangkan sebagai solusi jangka menengah, sedangkan sejumlah tanaman hortikultura dinilai dapat menjadi pilihan untuk jangka yang lebih pendek.
“Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih delapan tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek,” lanjut mantan Rektor IPB University tersebut.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
