HeadLine.co.id, (Jawa Barat) – Reaktivasi empat jalur di Jawa Barat mulai memasuki tahap pembebasan lahan. Berbagai pro dan kontra bermunculan dari Proyek Strategis Nasional tersebut. Ada warga yang bersikeras menolak reaktivasi, namun banyak juga yang menyadari bahwa lahan yang puluhan tahun mereka tinggali adalah lahan negara. Mereka justru bersyukur negara dan PT KAI (Persero) memberikan uang kerahiman atau dana untuk membongkar rumah.
Presiden Joko Widodo mendukung penuh reaktivasi empat jalur ini, ia mengatakan pemerintah menargetkan reaktivasi jalur dapat tuntas dalam waktu dua tahun. Saat ini jalur Cibatu- Garut menjadi prioritas dan diperkirakan dapat rampung di akhir tahun 2019. Reaktivasi jalur tersebut akan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, apa saja? Berikut penjabarannya:
- Reaktivasi dapat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, terutama di kawasan-kawasan wisata. Proyek ini sangat potensial bagi pengembangan wilayah Priangan timur dan tenggara, serta wilayah selatan Jabar.
- Reaktivasi dapat mengurangi kemacetan di jalan raya. Seperti yang kita tahu, hingga saat ini kemacetan merupakan momok yang belum juga mendapatkan solusi tepat.
- Tidak hanya di kawasan wisata, pertumbuhan ekonomi juga dapat tumbuh atau meningkat di wilayah yang dilalui kereta api.
- Memudahkan masyarakat atau wisatawan dalam mengakses lokasi wisata
- Selain memudahkan menjangkau kawasan wisata, adanya kereta api juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam distribusi logistik.
Keindahan alam Kabupaten Garut tidak perlu diragukan lagi. Pada tahun 1926 Charlie Caplin bahkan pernah dua kali berkunjung ke Garut menggunakan kereta api. Jika jalur kereta api tersebut diaktifkan kembali maka tidak menutup kemungkinan kawasan wisata disana akan masuk dalam daftar kunjungan wisatawan mancanegara.
Dengan segudang potensi wisata tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk menerima dan mendukung proyek reaktivasi. Bagi masyarakat yang terkena dampak reaktivasi, perlu disadari bahwa lahan tersebut adalah lahan PT KAI (Persero) dan kini mereka harus ikhlas menyerahkan kembali aset negara untuk kepentingan umum.
