Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah menegaskan bahwa kritik, saran, dan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap sebagai masukan berharga untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program tersebut. Hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia, Hariqo Satria, dalam wawancara resmi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, pada Kamis (30/7/2026).
Hariqo menekankan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap suara publik. Keberanian masyarakat dalam melaporkan berbagai kekurangan, mulai dari kualitas masakan hingga dugaan penyelewengan, menjadi fondasi utama dalam menjaga transparansi program prioritas nasional ini. “Masyarakat yang menyampaikan kritik dan masukan konstruktif terhadap program Makan Bergizi Gratis ini sesungguhnya adalah pahlawan gizi. Kritik masyarakat sangat berharga karena membantu Pemerintah menemukan hal-hal yang harus segera disempurnakan,” ujar Hariqo.
Ia menambahkan bahwa pentingnya kritik publik sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang keterbukaan menerima masukan dari mana pun datangnya. “Presiden mengibaratkan kritik itu seperti orang yang memberitahu bahwa kancing baju kita lepas. Masukan itu justru menyelamatkan kita. Oleh karena itu, pengawasan warga melalui media sosial maupun saluran resmi sangat kami apresiasi dan langsung ditindaklanjuti,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Hariqo juga meluruskan isu disinformasi yang sempat beredar di media sosial mengenai penolakan atau larangan mengkritik program MBG. Pemerintah memastikan tidak ada intimidasi atau kriminalisasi bagi masyarakat yang memberi masukan demi kebaikan program.
Sebagai bukti bahwa kritik masyarakat direspon secara serius, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama instansi terkait telah mengambil sejumlah tindakan tegas dalam penataan internal dan eksternal. Di antaranya adalah penutupan permanen terhadap 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) yang terbukti tidak memenuhi standar kebersihan, kesehatan, maupun pengelolaan limbah. Selain itu, pembenahan internal dilakukan melalui tindakan disiplin dan pemecatan terhadap ratusan oknum pegawai yang tidak profesional.
BGN juga telah meluncurkan Pusat Layanan Terpadu dan Media Center sebagai saluran resmi masyarakat untuk menyampaikan laporan, pertanyaan, hingga pengaduan secara langsung dan cepat. Hariqo mengingatkan bahwa program MBG dibiayai oleh uang rakyat, sehingga keterlibatan publik dalam mengawasi penggunaannya adalah hal yang mutlak. Anggaran gizi tidak boleh dinikmati oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kualitas makanan anak-anak.
“Program MBG ini baru berjalan 19 bulan di Indonesia. Sebagai perbandingan, negara maju seperti Jepang atau Amerika Serikat butuh waktu puluhan tahun untuk mematangkan sistem makan siang sekolah mereka. Karena itu, partisipasi dan kritik dari masyarakat adalah kunci utama agar program ini bisa terus tumbuh menjadi lebih sempurna,” pungkas Hariqo.
