Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan tahap akhir dari penyusunan regulasi terkait layanan pengantaran barang dan makanan berbasis digital. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta menyesuaikan dengan karakteristik bisnis layanan pengantaran yang berbeda dari transportasi penumpang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, ketika menerima audiensi dari Grab Indonesia di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/7/2026).
Nezar Patria menjelaskan bahwa regulasi untuk layanan pengantaran barang dan makanan akan disusun secara terpisah karena model bisnis dan operasionalnya berbeda dengan layanan transportasi penumpang. “Regulasi ini penting untuk memastikan bahwa layanan pengantaran barang dan makanan memiliki aturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya,” ujar Wamenkomdigi.
Menurut Nezar, pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyelesaikan pembahasan substansi utama regulasi tersebut. Saat ini, proses penyusunan memasuki tahap finalisasi, termasuk penyempurnaan aturan turunan yang akan mengatur layanan pengantaran barang dan makanan. “Kami sedang dalam tahap akhir penyusunan regulasi ini, dan berharap dapat segera diselesaikan,” jelasnya.
Nezar juga menambahkan bahwa mekanisme penghitungan biaya layanan pengantaran barang tidak dapat disamakan dengan transportasi penumpang. Hal ini karena penghitungan biaya harus mempertimbangkan lebih banyak variabel operasional, seperti waktu tunggu, dimensi barang, hingga karakteristik layanan. “Penghitungan biaya harus adil dan sesuai dengan kondisi operasional yang ada,” katanya.
Selain aspek regulasi, Nezar menyoroti pentingnya penguatan standar keselamatan dalam layanan pengantaran barang. Menurutnya, ekosistem perdagangan digital perlu didukung oleh sistem informasi yang mampu menampilkan dimensi dan berat barang secara akurat agar pengemudi tidak menerima muatan yang melebihi kapasitas kendaraan. “Keselamatan pengemudi dan barang yang diantar harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Nezar menegaskan bahwa pemerintah akan terus melibatkan pelaku industri dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan. Hal ini dilakukan agar regulasi yang dihasilkan mampu menciptakan ekosistem layanan pengantaran digital yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. “Kami berkomitmen untuk menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri dan melindungi semua pihak yang terlibat,” pungkasnya.
