Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kota Padang mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda akhir 2025. Langkah ini bertujuan mempercepat pemulihan masyarakat dan memastikan warga terdampak segera mendapatkan hunian aman dan layak. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan komitmen ini dalam Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana yang dipimpin Kepala BNPB secara virtual dari Padang, Senin (6/7/2026).
Maigus Nasir menyatakan percepatan penyaluran bantuan menjadi fokus utama agar pemulihan tidak berlarut-larut. “Kami berupaya agar bantuan segera diterima masyarakat sehingga mereka bisa kembali menjalani kehidupan normal,” ujarnya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, melaporkan penyaluran bantuan stimulan untuk 55 penerima manfaat rumah rusak ringan dan sedang telah selesai. Pemko Padang juga mengusulkan enam kepala keluarga tambahan untuk menerima bantuan tahap berikutnya.
Proses Pembangunan Hunian Tetap
Pembangunan 23 unit hunian tetap (Huntap) mandiri sedang dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat BNPB sebagai bagian dari verifikasi sebelum pelaksanaan. Hendri menjelaskan kebutuhan hunian tetap di Kota Padang mencapai 523 unit, yang akan dipenuhi bertahap melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan mitra pendukung. “Kami berkomitmen memenuhi kebutuhan hunian ini agar warga terdampak bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang layak,” katanya.
Dukungan BNPB dan Pemerintah Pusat
Rapat evaluasi yang diikuti 42 kepala daerah dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dipimpin Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Ia menilai penyaluran bantuan stimulan rumah rusak dan Dana Tunggu Hunian (DTH) perlu dipercepat agar masyarakat segera merasakan manfaat program rehabilitasi. “Percepatan ini penting agar masyarakat bisa segera bangkit dari dampak bencana,” tegasnya. BNPB juga mendukung percepatan pembangunan melalui bantuan penyediaan keramik dari donatur, sementara biaya distribusi ditanggung pemerintah daerah.
Pemerintah pusat mengusulkan peningkatan nilai bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit, mempertimbangkan kenaikan biaya pembangunan rumah. Turut mendampingi Wakil Wali Kota Padang dalam rapat tersebut adalah Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, serta camat dari wilayah terdampak seperti Kecamatan Pauh, Nanggalo, Koto Tangah, dan Kuranji.
Melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemko Padang berharap warga terdampak bencana hidrometeorologi dapat segera kembali menempati rumah layak dan mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
