Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya reformasi tata kelola ketenagakerjaan yang berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Public Sector Governance Summit yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Menurut Yassierli, pengelolaan anggaran harus berorientasi pada penciptaan nilai yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di sektor strategis seperti ketenagakerjaan.
Yassierli menegaskan bahwa akuntabilitas sektor publik harus beralih dari sekadar kepatuhan administratif menuju penciptaan manfaat nyata. “Tata kelola keuangan negara tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan itu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi peran akuntan dalam menjaga tata kelola keuangan negara, baik di sektor publik maupun swasta.
Integrasi Prinsip Keberlanjutan
Menaker Yassierli menekankan bahwa prinsip keberlanjutan harus semakin terintegrasi dalam kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran. Hal ini sangat relevan bagi sektor ketenagakerjaan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. “Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab layaknya HRD negara, kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG),” kata Yassierli.
Tantangan Struktural Ketenagakerjaan
Meskipun ada upaya reformasi, sektor ketenagakerjaan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural. Tingkat pengangguran tercatat 7,24 persen, dengan dominasi pekerja sektor informal dan rendahnya kualitas pendidikan tenaga kerja. Data menunjukkan sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA atau SMK, sementara produktivitas tenaga kerja Indonesia tertinggal sekitar 20 persen dibanding rata-rata negara ASEAN.
Langkah Strategis Kemnaker
Sebagai respons, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Kebijakan diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, dan pemanfaatan sistem smart building. Fokus sosial adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, termasuk akses kerja bagi penyandang disabilitas. Dari sisi tata kelola, reformasi dilakukan melalui penguatan integritas internal dan percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.
Untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti, Kemnaker menggandeng Badan Pusat Statistik dalam menganalisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) setiap tiga bulan. Analisis ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan secara lebih presisi.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Budi Prijono, menegaskan bahwa audit sektor publik harus mampu mendorong perbaikan tata kelola dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat. “Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelolanya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Budi.
Melalui reformasi tata kelola yang berorientasi pada dampak, Kemnaker berharap kebijakan ketenagakerjaan ke depan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, produktivitas yang lebih tinggi, dan kesejahteraan yang semakin merata menuju Indonesia Emas 2045.
