Headline.co.id, Sei Rampah ~ Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sergai, Suwanto Nasution, dalam rapat asistensi proyeksi kemampuan keuangan daerah yang digelar secara virtual di Ruang Command Center Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, pada Kamis (25/6/2026).
Suwanto menjelaskan bahwa masukan dari Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan optimalisasi pendapatan daerah. “Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan hasil asistensi secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Suwanto.
Ia menambahkan bahwa evaluasi ini merupakan momentum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih efektif dan akuntabel. “Kami ingin memastikan bahwa APBD mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Penyesuaian Struktur Organisasi
Suwanto juga menjelaskan bahwa penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah yang telah dilakukan sebelumnya turut memengaruhi proses administrasi penganggaran. Perubahan nomenklatur dan kode rekening pada sistem pengelolaan keuangan menjadi salah satu fokus utama. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melakukan rekonsiliasi data agar seluruh program dan alokasi anggaran tercatat secara akurat.
Selain itu, Pemkab Sergai berupaya menjaga keseimbangan alokasi belanja agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Efisiensi anggaran akan dilakukan tanpa mengurangi kualitas layanan maupun pelaksanaan program prioritas daerah.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Suwanto menegaskan bahwa Pemkab Sergai tetap berkomitmen memenuhi berbagai kewajiban pelayanan dasar, seperti sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Keterbatasan fiskal akan dihadapi melalui penetapan skala prioritas, efisiensi belanja, dan penguatan sinergi antarperangkat daerah,” tambahnya.
Hasil pembahasan bersama Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kemendagri akan menjadi masukan strategis dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah. Seluruh rekomendasi akan dikaji lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama perangkat daerah terkait agar dapat diimplementasikan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Kami akan memastikan semua rekomendasi dapat diimplementasikan dengan baik,” tutup Suwanto.
