Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Aceh memberikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah Aceh atas tindakan cepat dalam menangani kericuhan yang terjadi di kawasan Kantor Gubernur Aceh baru-baru ini. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, menyatakan bahwa respons sigap dari aparat kepolisian sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan normal setelah insiden tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Kapolda Aceh beserta jajaran dalam menjaga situasi tetap kondusif,” ujar Nasir di Banda Aceh, Kamis (7/5/2026). Pemerintah Aceh mendukung penuh upaya kepolisian dalam menciptakan rasa aman di lingkungan kantor pemerintahan dan mengusut dugaan perusakan fasilitas negara yang terjadi selama aksi berlangsung.
Nasir menegaskan bahwa proses penegakan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat kepolisian. “Persoalan itu tentu kami percayakan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi Pemerintah Aceh dan aparat keamanan agar aktivitas pelayanan publik tidak terganggu meskipun sejumlah fasilitas kantor mengalami kerusakan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebelumnya, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah bersama jajaran meninjau langsung kondisi Kantor Gubernur Aceh pada Rabu (6/5/2026). Dalam peninjauan tersebut, Kapolda turut melihat sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan akibat aksi massa. Kedatangan Kapolda disambut oleh Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, Asisten III Setda Aceh A. Murtala, Kabiro Adpim Setda Aceh Akkar Arafat, serta juru bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi.
Dalam keterangannya, Marzuki menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang, namun aksi demonstrasi tidak boleh disertai tindakan anarkis maupun perusakan aset negara. “Unjuk rasa merupakan hak masyarakat, tetapi merusak fasilitas negara adalah pelanggaran hukum,” tegasnya. Kapolda juga meminta jajarannya untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya pendanaan di balik aksi tersebut.
Selain memeriksa kerusakan fisik, aparat kepolisian bersama Pemerintah Aceh turut meninjau rekaman CCTV untuk mengetahui kronologi kejadian dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu hal yang menjadi perhatian aparat ialah insiden penurunan paksa bendera Merah Putih yang disebut sebagai pemicu awal situasi memanas. “Perusakan pagar dan fasilitas lainnya juga menjadi perhatian kami dan akan ditindaklanjuti melalui proses hukum,” kata Marzuki. Ia memastikan seluruh dugaan pelanggaran akan diproses secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
